Personalisasi kekuasaan membuat perguruan tinggi rentan terhadap korupsi. Mengapa?
Articles on Korupsi
Displaying 1 - 20 of 78 articles
RUU Perampasan Aset berpotensi membuat korupsi tak lagi menguntungkan, tetapi kewenangannya harus tetap diawasi agar efektif tanpa mengorbankan hak warga.
Ketika kepercayaan publik hilang, biaya yang harus dibayar masyarakat dan pemerintah bisa jauh lebih mahal dari sekadar biaya sebuah perjalanan dari Pati ke Jakarta.
Penindakan korupsi tak cukup hanya banyak. Publik juga menilai prosesnya: adil, transparan, dan bebas kepentingan.
CC BY67.8 MB (download)
Indonesia sebentar lagi menyambut peringatan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Momentum perayaan kemerdekaan ini selayaknya tidak hanya diisi dengan kemeriahan pesta dan perlombaan semata, melainkan…
CC BY64.8 MB (download)
Kasus dugaan korupsi Kebun Binatang Surabaya jadi sorotan setelah viral foto satwa yang kurang gizi. akibatnya, kesejahteraan hewan yang dikorbankan.
Kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya membuat kondisi kesejahteraan hewan semakin buruk.
Kontroversi Cabinet Couture Indonesia memperlihatkan bagaimana simbol kemewahan pejabat bisa mengikis kepercayaan publik akibat jarak sosial elite dan rakyat.
Mulai dari gunungan uang hingga tumpukan emas, kita mungkin kerap dibuat terperangah dengan besarnya nilai barang bukti korupsi yang disita penegak hukum. Namun, sering kali barang-barang tersebut tidak bisa sepenuhnya diambil oleh negara. Mengapa?
Jika negara kehilangan miliaran, bahkan triliunan, rupiah, sementara pelaku hanya kehilangan kebebasan beberapa tahun, apakah itu bisa disebut keadilan?
Masalah utama korupsi berulang di Kementerian Agama bukan soal agama tertentu atau tingkat keimanan individu, melainkan kegagalan tata kelola institusi.
Kasus penipuan kerap cuma berhenti di penegakan hukum saja tanpa ganti rugi yang setimpal kepada korbannya. Karena itu pencegahan dari masyarakat sangat penting.
Korupsi bukan sekadar refleksi dari budaya transaksi tunai di Indonesia, tetapi cerminan dari lemahnya koordinasi sistem keuangan publik.
Redenominasi bisa dijadikan instrumen memperkuat integritas fiskal nasional dan mendorong keuangan yang lebih transparan untuk semua pihak
Skandal Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim kembali menunjukkan sistem pengadaan barang dan jasa yang rentan korupsi.
Revisi KUHAP yang tengah berjalan di DPR membuka lebar celah pelemahan KPK. Lembaga pemberantasan korupsi berisiko semakin tidak dipercaya masyarakat.
Penyebab korupsi didukung oleh berbagai faktor internal koruptor yang dapat ditelusuri dari pemikiran mereka.
Koperasi Merah Putih berpotensi membuka peluang korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
Pungli memiliki efek domino lain seperti aspek ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan sampai kesejahteraan masyarakat Indonesia
Survei menemukan bahwa masyarakat cenderung toleran terhadap korupsi dan pemberian gratifikasi telah dianggap normal serta “fungsional”.
Top contributors
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Doctor of Philosophy, Ethicist and Writer, The University of Melbourne
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)