Korupsi bukan sekadar refleksi dari budaya transaksi tunai di Indonesia, tetapi cerminan dari lemahnya koordinasi sistem keuangan publik.
Articles on Antikorupsi
Displaying all articles
Penyebab korupsi didukung oleh berbagai faktor internal koruptor yang dapat ditelusuri dari pemikiran mereka.
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Praktik ‘mark up’ laporan kegiatan mahasiswa telah menjadi rahasia umum yang terjadi di perguruan tinggi, serta menjadi bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus.
Putusan yang didominasi oleh penilaian subjektif akan melahirkan putusan yang sewenang-wenang.
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Riset menunjukkan nepotisme dapat berdampak buruk bagi ekonomi. Namun penelitian saya mengisyarakatkan kebanyakan orang tidak menganggap nepotisme masalah besar.
Suka atau tidak, tindakan korupsi akan selalu menjadi bagian dari manusia, dan akan terus menjangkiti masyarakat.
Apakah korupsi memiliki makna tunggal? Beberapa peneliti sosial berargumen korupsi adalah konstruksi sosial yang pemaknaannya saat ini didominasi oleh elite antikorupsi dari negara-negara Barat.
Top contributors
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Professor in Practice on Environmental Innovation, School of Social and Environmental Sustainability, University of Glasgow, UK, National University of Singapore
-
Distinguished visiting professor, University of Glasgow
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran