Perempuan kepala keluarga berada di dalam posisi terjepit. Mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga, tapi mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah.
Articles on Korupsi
Displaying 41 - 60 of 78 articles
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Korupsi bansos COVID-19 dan banyak kasus korupsi bansos terjadi menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi ini.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Bantuan sosial rentan untuk dikorupsi dan pemerintah harus bertindak untuk mencegahnya.
Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Pelarangan atau pengelolaan benur (benih lobster). Manakah yang lebih efektif?
Apa beda gaya korupsi di Amerika dan Indonesia?
Kami berbicara dengan Galang Lutfiyanto dari Universitas Gadjah Mada yang meneliti bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi pola korupsi secara sangat berbeda di dua negara - Indonesia dan Australia.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Rangkap jabatan di BUMN adalah masalah moral dan ekonomi. Masalah ini akan bersama kita sampai Kementerian BUMN bisa melihat ini sebagai masalah bagi keadilan sosial.
Di tengah wabah, birokrat di Indonesia semakin terjepit di bawah sistem yang ketat, mengeksploitasi, dan mendiskriminasi. Saatnya birokrat bersikap kritis dan melawan ketidakadilan.
Dalam sistem peradilan sejak Orde Baru hingga sekarang, jaksa hanya berperan kecil. Ini harus diubah.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Konflik kepentingan dapat terjadi ketika keputusan atau program pemerintah menguntungkan seorang pejabat baik secara finansial atau tidak.
Top contributors
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Doctor of Philosophy, Ethicist and Writer, The University of Melbourne
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)