Tata kelola sebuah negara jadi penentu miskin atau makmurnya sebuah negara
Articles on Korupsi
Displaying 21 - 40 of 78 articles
Kajian mendalam seputar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menunjukkan bagaimana aturan barunya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga membuat ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan.
Pemerintah menerbitkan kebijakan \yang membolehkan ormas keagamaan mengelola konsensi tambang. Pertanyaannya, mampukah ormas mengelola industri padat modal dan menjauhan diri dari lingkaran korupsi?
Kerugian akibat korupsi sektor konstruksi makin melambung tiap tahunnya, dan ini bisa membahayakan keselamatan pengguna. Sebuah riset berusaha membedah mengapa korupsi begitu kental di industri ini.
Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
Akibat korupsi, masyarakat Sulawesi Tengah tak bisa menikmati hasil investasi dan pertambangan nikel yang masif di wilayah mereka.
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Praktik ‘mark up’ laporan kegiatan mahasiswa telah menjadi rahasia umum yang terjadi di perguruan tinggi, serta menjadi bibit dan peluang korupsi di lingkungan kampus.
Menurut tafsir Al-Quran dan Alkitab, opsi hukuman mati bagi koruptor sangat terbuka dan tidak bertentangan dengan agama.
Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Meski reformasi seleksi masuk perguruan tinggi ala Menteri Nadiem adalah terobosan yan baik, paket kebijakan ini masih menyisakan beragam celah dan pekerjaan rumah.
Korupsi rekrutmen mahasiswa baru, yang harusnya berbasis merit dan keadilan, kini makin gencar di tengah kapitalisme akademik. Perlu perubahan sistemik demi menjaga marwah perguruan tinggi.
Carut marut kondisi internal BUMN itulah yang kemudian diyakini menjadi alasan untuk “membersihkan” lembaga negara tersebut.
Putusan yang didominasi oleh penilaian subjektif akan melahirkan putusan yang sewenang-wenang.
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Top contributors
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Doctor of Philosophy, Ethicist and Writer, The University of Melbourne
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)