Omnibus Law lewat UU Cipta Kerja akan melanjutkan orientasi kebijakan perburuhan yang ramah pasar yang pada akhirnya akan mengurangi hak-hak buruh. Padahal bukan aturan masalah terbesar Indonesia.
Articles on Korupsi
Displaying 61 - 78 of 78 articles
Apa yang terjadi ketika keyakinan dan keputusan seorang pemimpin berdampak negatif secara tidak langsung terhadap perusahaannya?
Menteri BUMN yang baru berupaya menanamkan kepemimpinan yang beretika di BUMN, tetapi menemukan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan bebas kontroversi bukanlah perkara mudah.
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Kenapa orang kaya pun berlaku curang dalam laporan pajak? Sebuah riset menemukan bawah sifat curang bisa jadi bawaan dari lahir.
Kebohongan besar dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi membuktikan bahwa otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Kurangnya mekanisme pemberian hadiah yang jelas dan kecilnya jumlah insentif adalah salah satu alasan mengapa peraturan ini mungkin tidak efektif.
Cara pandang yang perlu dihindari adalah memperlakukan sekolah sebagai pabrik yakni memproduksi lulusan melalui nilai ujian nasional, mempekerjakan “mesin” guru, dan pakai sistem produksi kurikulum.
Riset menunjukkan nepotisme dapat berdampak buruk bagi ekonomi. Namun penelitian saya mengisyarakatkan kebanyakan orang tidak menganggap nepotisme masalah besar.
Belajar dari masa lalu, membiarkan korupsi bisa mengantar negara ini ke krisis ekonomi berikutnya.
Suka atau tidak, tindakan korupsi akan selalu menjadi bagian dari manusia, dan akan terus menjangkiti masyarakat.
Menahan koruptor yang memiliki sumber daya keuangan dan pengaruh politik yang sangat besar di dalam penjara bukanlah perkara yang mudah.
Apakah korupsi memiliki makna tunggal? Beberapa peneliti sosial berargumen korupsi adalah konstruksi sosial yang pemaknaannya saat ini didominasi oleh elite antikorupsi dari negara-negara Barat.
Top contributors
-
Lecturer at Universitas Muhammadiyah Riau & PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti Ahli Madya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Lecturer in Government Science, Universitas Tadulako
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Doctor of Philosophy, Ethicist and Writer, The University of Melbourne
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)