Personalisasi kekuasaan membuat perguruan tinggi rentan terhadap korupsi. Mengapa?
Articles on KPK
Displaying 1 - 20 of 22 articles
Revisi KUHAP yang tengah berjalan di DPR membuka lebar celah pelemahan KPK. Lembaga pemberantasan korupsi berisiko semakin tidak dipercaya masyarakat.
Survei menemukan bahwa masyarakat cenderung toleran terhadap korupsi dan pemberian gratifikasi telah dianggap normal serta “fungsional”.
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Dengan mencuatnya kasus penyuapan kampus hingga kontroversi kekayaan rektor, publik mulai menyoroti dan menuntut transparansi pada pimpinan perguruan tinggi. Bagaimana mewujudkannya?
Putusan yang didominasi oleh penilaian subjektif akan melahirkan putusan yang sewenang-wenang.
Di episode ini, Andreas Marbun, peneliti di IJRS, menjelaskan bagaimana mahalnya biaya politik mendorong pejabat dan politikus, termasuk mereka yang muda dan pendatang baru, untuk melakukan korupsi.
Buruknya legislasi anti-korupsi dan ketiadaan kemauan politik untuk memperbaikinya menjadi penyebab utama korupsi merajalela dan penegak hukum tak berdaya.
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Tahanan KPK seharusnya bukan penerima vaksin prioritas baik berdasarkan situasi penahanan yang mereka jalani ataupun atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
Penggunaan bahasa protes yang riang dan jenaka menunjukkan pergeseran persepsi politik anak muda.
Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Pelarangan atau pengelolaan benur (benih lobster). Manakah yang lebih efektif?
Menteri BUMN yang baru berupaya menanamkan kepemimpinan yang beretika di BUMN, tetapi menemukan pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan bebas kontroversi bukanlah perkara mudah.
Revisi UU KPK adalah bagian dari berbagai macam upaya yang dilakukan DPR bersama pemerintah untuk melemahkan KPK. KPK juga menghadapi kriminalisasi dan intimidasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
Kecurangan terjadi karena kuatnya hubungan antara penyelengggara pemilu dan caleg, sistem pemilihan yang mendorong kompetisi keras, dan lemahnya sistem pendukung pemilihan.
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Peneliti Kebijakan Pidana, Indonesia Judicial Research Society
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia - Associate, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Malcolm Smith Professor of Asian Law and Director of the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Pengajar pada Fakultas Hukum
-
Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Professor, Brian Picot Chair in Ethical Leadership, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Researcher
-
PhD Candidate focusing on Public Sector Integrity and Management, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan, Universitas Diponegoro
-
Assistant professor, Universitas Indonesia
-
Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi , Indonesian Institute of Sciences (LIPI)