Articles on reformasi
Displaying 1 - 20 of 34 articles
Dua puluh enam tahun setelah Reformasi 1998, penelitian mengungkap adanya harmoni antaretnis di berbagai aspek kehidupan komunitas Tionghoa dengan masyarakat lain.
Media tampaknya kesulitan dalam mencari kebaruan dan buntu untuk mengaitkan isu HAM dalam konteks jangka panjang yang lebih besar secara mendalam.
Oligarki memperburuk demokrasi Indonesia dengan menjadikan pemerintahan sebagai ‘industri’.
Demokrasi di Indonesia tidak semerta-merta membaik setelah Orde Baru karena adanya ‘negara bayangan’.
Pendekatan meritokrasi yaitu menempatkan seseorang di suatu tempat strategis sesuai kemampuan dan kemauan diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan negara.
Bagaimana Gen Z bisa menjadi agen perubahan yang efektif untuk reformasi ekonomi dalam suatu sistem yang tidak mereka percayai?
Anak-anak memperoleh informasi tentang dunia dan mengembangkan konsep mengenai peranan mereka pada masa depan salah satunya melalui media bacaan. Bagaimana muatan majalah anak sejak era Orde Baru?
Kami bertanya kepada dosen dan peneliti tentang buku-buku yang menurut mereka bisa menjadi jendela untuk memahami tantangan sosio-politik generasi muda di Indonesia.
Di episode SuarAkademia kali ini, kami ngobrol dengan Gilang Parahita, mahasiswa PhD di King's College London tentang evolusi kritik sosial dan penggambaran isu gender dalam film Indonesia.
Evaluasi secara analisis dan realistis dapat mencegah pemerintah Indonesia dari pelaksanaan proyek reformasi hukum yang berbiaya tinggi dan kemungkinan besar gagal.
Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Kami ngobrol dengan Kanti Pertiwi, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, tentang masalah kesejahteraan aparat sipil negara.
23 Tahun Reformasi: lika-liku gerakan politik anak muda setelah 1998
Pada episode ini, kami berbincang dengan Robertus Robet, aktivis hak asasi manusia (HAM) dan juga dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tentang gerakan politik anak muda setelah 1998.
Anak muda mampu bergerak dalam jumlah besar secara cepat. Namun salah satu tantangan utama mereka adalah mempertahankan hidup gerakan selepas dari jalanan.
Berhadapan dengan pro-kontra yang tajam, pemerintah perlu mempertimbangkan lebih matang proses dan arah revisi UU Otsus Papua.
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Pengaturan pertahanan di RUU Cipta Kerja, bermacam UU sektoral, dan ketidakseriusan pemerintah mengatasi konflik menjadi ancaman di depan.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
Dalam salah satu bab buku saya, saya membahas beberapa film dan sutradara Indonesia yang paling inovatif dan berpengaruh besar terhadap perkembangan budaya dalam 70 tahun terakhir.



















