Jokowi resmi berkeliling dengan seragam PSI. Langkah ini bisa jadi ancaman, dan yang paling terancam adalah mereka yang dulu paling diuntungkan oleh Jokowi.
Articles on Jokowi
Displaying 1 - 20 of 151 articles
Bukan sekadar komoditas, kelapa sawit sudah diposisikan sebagai simbol nasionalisme atau palm-nationalism atau sawitisasi.
Hak paten membuat perusahaan farmasi besar bisa memonopoli harga obat dan melarang peredaran versi generik. Pemerintah harus terapkan sejumlah aturan tegas.
80 tahun HUT RI, demokrasi makin mundur, otoritarianisme ala Prabowo makin terlihat.
Bendungan-bendungan yang seharusnya dapat menekan krisis air di daerah-daerah, justru masih jauh dari harapan. Dalam beberapa kasus, bendungan justru menambah masalah baru.
Sekitar 1,2 juta SDM kesehatan telah mengikuti pembelajaran digital lewat Plataran Sehat yang diluncurkan pada akhir pemerintahan Jokowi. Bagaimana nasib aplikasi ini ini di era Prabowo?
Prabowo jangan mengulang kesalahan Jokowi yang menjalankan reforma agraria palsu. Prabowo dapat mengakui kearifan pengelolaan lahan di tingkat lokal, sekaligus mengembalikan ruang hidup masyarakat yang terlanjur dipatok menjadi kawasan hutan negara.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Kekuasaan eksekutif dan legislatif telah berkomplot mengacak-acak konstitusi demi mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang tak mau kekuasaannya hilang.
Indonesia unggul dari sejumlah negara maju dalam sebuah laporan daya saying teranyar. Jokowi mengklaim ini berkat UU Ciptaker. Namun, apa makna peringkat ini bagi Indonesia?
Praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang meningkat dengan adanya dinasti politik dan demagogi. KIta patut mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.
Pengelolaan ruang laut IKN yang minim perencanaan tata ruang laut bisa berdampak pada ekosistem perairan, terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir, dan lain-lain.
Dosen dan peneliti sejarah dari UGM Abdul Wahid dan sejarawan Bonnie Triyana mengungkap alasan di balik permintaan maaf Belanda kepada Indonesia
Di episode ini, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa pemindahan IKN dimulai dua dekade terlalu dini, mengingat sejumlah permasalahan perekonomian yang tengah dihadapi Indonesia.
Untuk menjelaskan realitas deforestasi dan kondisi hutan di Indonesia, pada episode kali ini, kami berbicara dengan Andita Aulia Pratama dari Sebijak Institute di Fakultas Kehutanan UGM.
Upaya mitigasi dan adaptasi Indonesia terkait perubahan iklim belum sesuai dengan komitmen COP26.
Jokowi tak pernah menyebutkan kata emisi maupun polusi dalam pidato kenegaraan.
Karantina wilayah bukan hanya efektif menurunkan penularan, tapi juga membentuk perilaku patuh masyarakat.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Senior Scientist in Disaster and Climate Risk at Earth Sciences NZ & Senior Research Fellow (adjunct), Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)