Kepala desa menjadi aktor dominan dalam membentuk kebijakan nasional terkait desa dan memengaruhi konstelasi politik nasional, tetapi juga melahirkan polarisasi dan oligarki lokal di desa.
Articles on Pemilu
Displaying 21 - 40 of 62 articles
Banyak partai politik yang memilih cara ‘instan’ untuk meraup suara pemilih, tapi sayangnya tidak memberikan nilai tambah terhadap demokrasi secara keseluruhan.
Figur selebritas yang sudah dikenal masyarakat luas bisa mendongkrak popularitas partai politik.
Dua partai progresif terkemuka harus membentuk pemerintahan koalisi - sebuah tugas yang dapat dipersulit oleh partai-partai yang bersekutu dengan militer.
Situasi pada masa pra-bernegara sangat mencekam dan menyeramkan, sebab yang berlaku adalah hukum rimba – yang menang adalah yang kuat.
Pada masa ketika norma-norma demokratis tampaknya terus memudar di seluruh dunia, demokrasi delibaratif adalah satu obat yang menurut riset kami layak untuk diperjuangkan.
Kebebasan akademik punya dampak positif bagi demokrasi, diukur dari kualitas pemilu dan akuntabilitas lembaga eksekutif.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dilayangkan tanggal 8 Desember 2022 kemarin untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Partai Rakyat Adil Makmur mengajukan…
Intensitas konflik yang tinggi menempatkan Papua masuk zona merah pelaksanaan Pilkada langsung. Konflik bahkan terjadi hampir di setiap tahapan Pilkada.
Media sosial memberikan peluang yang lebih signifikan bagi caleg perempuan untuk mempromosikan diri dan meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu.
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Di negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu.
TikTok adalah alat strategis baru bagi para propagandis untuk mendorong narasi politik selama periode pemilihan.
Sebagai mesin suara, ASN bukan hanya sekedar dihimbau untuk memilih, melainkan dirayu dengan hadiah tertentu, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diancam.
Istilah “big data” tidak hanya tereduksi, namun juga secara tidak langsung telah disalahgunakan demi memuluskan kepentingan politik yang bertentangan dengan undang-undang.
Wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Untuk memahami preferensi dan sikap politik kelompok muda, di episode terbaru podcast SuarAkademia, kami berbicara dengan Ahmad Khoirul Umam, peneliti politik di Universitas Paramadina, Jakarta.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Kenyataan bahwa Biden tidak menang telak menunjukkan bahwa Trump bukanlah anomali dalam masyarakat AS. Ia adalah bagian nyata, bahkan sangat besar dan menentukan.
Keputusan pemerintah untuk tidak menunda pilkada, sebagian besar dipengaruhi alasan ekonomi dan poliitk
Top contributors
-
Associate Professor, Monash University
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Junior scientist, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Leiden University
-
Lecturer in Social Psychology, Universitas Airlangga
-
Swiss German University
-
Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Technology Governance & Civil Society Researcher, Digital Rights Activist, Universitas Indonesia
-
Editor di birokratmenulis.org, Universitas Gadjah Mada
-
Visiting Fellow, Department of Political and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University
-
Associate Professor, McMaster University