Politik identitas diprediksi tidak akan laku lagi untuk digunakan sebagai alat menarik suara pemilih pada Pemilu 2024.
Articles on Pilpres 2019
Displaying 1 - 20 of 39 articles
Dari sudut pandang psikologis, sikap Sandiaga Uno tersebut tidak mencerminkan kecerdasan kultural yang sebenarnya penting ditunjukkan oleh seorang pemimpin bangsa dengan konteks budaya yang majemuk.
Kuasa hukum Prabowo lebih banyak menggunakan dalil ataupun argumen serupa yang telah terbukti ditolak pada 2014 yang lalu
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Tulisan ini berusaha membedah mengapa permohonan tim Prabowo kurang kuat secara hukum.
Ketika pemerintah memutuskan untuk membatasi akses terhadap media sosial demi menjaga hak untuk hidup tanpa ketakutan, tidak bisa disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM.
Kerusuhan pasca pemilihan di Jakarta, mendorong Indonesia untuk membatasi akses media sosial. Tetapi ini bisa menghambat informasi terverifikasi dari media yang kredibel untuk menjangkau publik.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Pembentukan Tim Hukum Nasional sebagai sebuah blunder politik yang dilakukan kubu Jokowi karena dapat memberikan citra buruk justru menjelang kemenangannya.
Siapapun yang memenangkan pemilihan presiden ini, kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tidak akan berubah.
Polarisasi politik paska pemilu 2019 akan semakin menajam sebagai akibat akumulasi dari strategi kampanye yang dilakukan kedua kubu sejak pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2014.
Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Kami meminta pakar politik dan hak asasi manusia untuk menganalisis apa makna kemenangan Jokowi, berdasarkan hasil hitung cepat awal ini, bagi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia.
Gerakan voluntarisme politik kini menjadi tren berpolitik jalan tengah anak muda yang tidak biasa dengan hierarki dan institusi.
Inilah yang harus Anda ketahui tentang pemilu dan pilpres di Indonesia dan apa yang dipertaruhkan.
Warga kedua negara akan memilih perwakilan mereka dalam pemilihan masing-masing, tapi mereka memiliki cara berbeda dalam pelaksanaannya.
Kedua pasangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun yang jelas kualitas debat kali ini terlihat menurun.
Penjelasan Jokowi mengenai lebih mahalnya biaya logistik di Indonesia daripada Malaysia dan Singapura sudah tepat.
Berutang tidak seburuk yang kita kira jika sebuah negara menggunakan utang tersebut untuk mendorong pembangunan.
Dari program kampanye yang dilakukan oleh kedua calon, tim Jokowi memunculkan napas baru dalam narasi dan pilihan media.
Top contributors
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer, Universitas Indonesia
-
Researcher, Purusha Research Cooperative
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Ph.D Candidate, World Religions and World Church Program, Department of Theology, University of Notre Dame
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Lecturer at the Faculty of Education, Universitas Mataram
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Lecturer in Family Violence, Public Law and Human Rights, La Trobe University
-
Lecturer, Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Deputy Director - Undergraduate Business Programs; Senior Lecturer in Economics and Statistics, Griffith Business School, Griffith University
-
PhD Candidate at Melbourne Law School, The University of Melbourne