Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Articles on Pemilu
Displaying 1 - 20 of 62 articles
Legitimasi bukan penisbahan formal yang diberikan negara kepada individu sebagai pemenang pemilu, melainkan proses pembuktian berkelanjutan ke publik.
Ekspresi politik lokal marak terjadi di Pilkada, biasanya lebih kepada loyalitas pada tetua sebagai sosok dihormati.
Riset menemukan empat faktor penyebab melambungnya ongkos politik.
Setiap otak manusia masih menyimpan naluri primitif yang kita warisi dari nenek moyang monyet. Apakah bagian dari otak kamu yang bertanggung jawab saat kamu memberikan suara kamu?
Konflik kepentingan menyulitkan isu mineral kritis masuk dalam kampanye Pilkada. Isu iklim lebih potensial.
Usai putusan MK terkait sengketa pemilihan presiden, Surya Paloh berpendapat bahwa opsi penggunaan hak angket sudah tidak lagi relevan. Benarkah demikian?
Penelitian telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi negatif signifikan terhadap struktur dan fungsi demokrasi.
Film Dirty Vote sempat diprediksi akan menjatuhkan perolehan suara paslon 02. Tapi ternyata realitasnya tidak demikian. Mengapa?
Inilah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu hari yang terbesar dan paling kompleks di planet ini.
Penggemar K-pop Indonesia yang tidak suka ditunggangi kepentingan politik, kini membuat gerakan politik melalui aktivisme digital.
Maraknya misinformasi tentang ODGJ saat Pemilu dapat berakibat pada hilangnya hak dasar mereka untuk ikut serta dalam memilih. Apa saja jenis misinformasi ini?
Dibutuhkan kontribusi yang lebih baik dari beragam aktor, mulai dari pemerintah, platform digital hingga kelompok masyarakat sipil untuk melawan gangguan informasi pada menjelang Pemilu 2024.
Bagaimana membaca visi-misi capres-cawapres agar dapat memilih secara rasional?
Upaya membangun kesadaran dan literasi iklim sebagian besar hanya berfokus ke pemilih atau komunitas. Padahal, dalam pemilu kali ini, membangun literasi politisi juga sama pentingnya.
Calon presiden, Anies Baswedan mengatakan penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami industrialisasi. Benarkah?
Hoaks telah terbukti berdampak negatif di masyarakat. Apa saja dampak dari maraknya persebaran hoaks ketika pemilu?
Sudah waktunya kita menjadi pemilih yang kritis dalam pemilu. Jangan sampai kita justru terjebak dalam politik pecah belah.
Dalam pembangunan infrastruktur, politik memegang peranan utama yang dapat memengaruhi alokasi dana, pemilihan lokasi proyek, pemilihan kontraktor, dan bahkan risiko korupsi.
Perlindungan privasi pemilih penting bukan hanya untuk menghindari eksploitasi dan penyalahgunaan data. Ada yang lebih fundamental, yakni berkaitan dengan kualitas demokrasi.
Top contributors
-
Associate Professor, Monash University
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Junior scientist, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Leiden University
-
Lecturer in Social Psychology, Universitas Airlangga
-
Swiss German University
-
Peneliti Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
-
Technology Governance & Civil Society Researcher, Digital Rights Activist, Universitas Indonesia
-
Editor di birokratmenulis.org, Universitas Gadjah Mada
-
Visiting Fellow, Department of Political and Social Change, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University
-
Associate Professor, McMaster University