Penyempitan ruang sipil berjalan beriringan dengan melemahnya oposisi politik. Ketika oposisi melemah, mekanisme ‘checks and balances’ ikut tergerus.
Articles on Partai Politik
Displaying 1 - 20 of 31 articles
Banyak daerah yang hanya menawarkan pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024. Masyarakat tidak diberikan pilihan alternatif. Ini karena dominasi elite partai politik yang memegang kuasa pencalonan.
Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini akan membawa dampak mengerikan bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia serta menyuburkan praktik korupsi.
Koalisi gemuk adalah ketika mayoritas parlemen dikuasai oleh partai politik koalisi pemerintah–ini bisa menyebabkan adanya dominasi oligarki.
Jika suatu negara demokrasi seperti Indonesia tidak memiliki kekuatan oposisi, risikonya adalah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Siapa yang akan menjadi oposisi agar kekuasaan eksekutif tidak berkembang menjadi absolut?
Perubahan ambang batas parlemen perlu dilakukan untuk menjaga proporsionalitas keterwakilan masyarakat dan memenuhi prinsip keadilan wakil rakyat.
Seluruh partai politik pemenang Pemilu 2019 memiliki kesamaan visi, yakni bahwa IKN merupakan proyek isu strategis.
Upaya membangun kesadaran dan literasi iklim sebagian besar hanya berfokus ke pemilih atau komunitas. Padahal, dalam pemilu kali ini, membangun literasi politisi juga sama pentingnya.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Riset menemukan dua pandangan berbeda kaum muda terhadap politik.
Ada yang tertarik dengan politik, ada yang tidak tertarik dengan politik (apolitis).
Pemilih muda makin kritis. Mereka menginginkan informasi mengenai rekam jejak, program dan visi misi para kandidat Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu harus memfasilitasi ini.
parpol harus bebenah dan menaruh perhatian lebih besar dalam merawat basis massanya, mengingat masyarakat adalah “stakeholder” utama demokrasi.
Politik identitas diprediksi tidak akan laku lagi untuk digunakan sebagai alat menarik suara pemilih pada Pemilu 2024.
Seharusnya dari awal, PN sudah menolak ketika Partai Prima mengajukan perkara ini karena memang bukan kompetensinya.
Digitalisasi memungkinkan publik mengawasi dan memberi rating para anggota dewan sesuai kinerjanya.
Riset kami menemukan bahwa aktivisme mahasiswa masih menjaga jarak dari politik elektoral dan perebutan kekuasaan melalui partai politik, namun peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Di negara demokrasi manapun, masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu.
Istilah “big data” tidak hanya tereduksi, namun juga secara tidak langsung telah disalahgunakan demi memuluskan kepentingan politik yang bertentangan dengan undang-undang.
Wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Top contributors
-
Lecturer, Universitas Andalas
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Research fellow, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Associate Professor, Monash University
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Research and Advocacy Associate (Social Inclusion and Protection), PUSKAPA
-
Managing Director, Paramadina Public Policy Institute, Paramadina University
-
Lecturer, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Lecturer in International Relations, President University
-
Associate Professor of Communication, Texas A&M University
-
PhD Student, Australian National University
-
Monfort Professor and Associate Professor of Political Science, Colorado State University; Institute for Humane Studies
-
Senior Strategist, PUSKAPA
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas