Articles on Demokrasi
Displaying 1 - 20 of 140 articles
Krisis kepakaran mengancam kebijakan publik. Pemerintah membutuhkan data, riset, dan kritik agar keputusan politik berpijak pada bukti dan terbuka terhadap koreksi.
Ketika negara gagal menjamin keselamatan warga, masyarakat dapat melihat pemerintah sebagai ancaman terhadap keamanan manusia dan menuntut negara bertanggung jawab.
Ungkapan ‘ndasmu’ dan ‘londo ireng’ oleh presiden menunjukkan bahwa makna ujaran ditentukan oleh pengucapnya—baik sebagai strategi pengalihan isu maupun penjelas batas terhadap pengkritik.
Belum ada jaminan Kabinet Bayangan akan berhasil memperkuat kualitas demokrasi, tapi ia menawarkan harapan bahwa masyarakat sipil masih mampu mengawasi kekuasaan.
Studi menemukan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan demokrasi, tetapi sering kali tetap memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil oleh negara.
Label politik telah menggeser perdebatan dari substansi ke identitas. ‘Influencer’ dan ‘buzzer’ mencari muka ke para elite. Akibatnya, kualitas demokrasi melemah.
Indonesia mulai alami kelelahan demokrasi, yakni kelelahan psikologis menghadapi politik yang terasa makin sulit diubah. Ini berbahaya bagi demokrasi itu sendiri.
Kapitalisme ketuanan adalah saat elite mempertahankan dominasi lewat ekonomi, politik, dan citra sebagai “tuan” penjaga stabilitas dan kepentingan bersama.
Negara kian lihai memakai hukum untuk mengontrol narasi. Ancaman blokir Wikimedia merupakan upaya sistematis memonopoli otoritas kebenaran digital.
Teror air keras terhadap Andrie Yunus menandai “malapetaka” baru bagi pembela HAM. Di tengah mandulnya hukum nasional dan label ‘antek asing’, keterlibatan PBB dalam memantau kinerja perlindungan HAM Indonesia amatlah mendesak untuk mendorong perbaikan.
Narasi antek asing adalah bentuk propaganda yang mirip dengan teknik propaganda Adolf Hitler dalam bukunya ‘Mein Kampf’. Pola ini berpotensi melemahkan demokrasi.
Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Operasi pengaruh buzzer politik di Indonesia kian sistematis. Riset mengungkap dampaknya bagi ruang sipil serta strategi pemulihannya.
Gerakan “rimpang” warga dan aksi LSM sama-sama melawan upaya pelemahan demokrasi. Namun keduanya masih berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana memadukannya?
Klinik Tugas Akhir “Dekonstruksi Demokrasi” merupakan program kolaborasi TCID bersama Pusat Kajian Politik UI
Kita memerlukan sistem pencatatan aset negara khususnya yang rusak akibat kejadian luar biasa seperti demo sebagai wujud akuntabilitas negara kepada rakyat.
CC BY-NC-SA58.6 MB (download)
Ruang sipil di Indonesia hadapi ancaman serius oleh negara, kaum muda makin takut berekspresi.
Penyitaan buku adalah tindakan penyensoran dan kontrol atas informasi dan pemikiran kritis.
Banjir adalah satu dampak dari buruknya kebijakan politik. Rakyat pantas demonstrasi jika kebijakan tak berpihak kepada publik.
Cerita One Piece maupun V for Vendetta, bisa menjadi saluran komunikasi politik ketika aspirasi publik tidak didengar pemerintah.



















