Upaya membatasi ketergantungan terhadap Cina penting juga untuk menjaga posisi tawar Indonesia dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik Cina.
Articles on Jokowi
Displaying 41 - 60 of 151 articles
Dalam UU Cipta Kerja 2020, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"melepaskan korporasi dari tanggung jawab dan menambah beban korban kejahatan lingkungan.
Lewat pernyataannya, saya melihat Jokowi sedang memperbaiki citra di dalam negeri, sekaligus menaikkan posisi tawar dalam negosiasi dagang dengan Prancis.
Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan TN Komodo: data lengkap, keterlibatan masyarakat dan komunikasi efektif.
Tulisan ini melihat tiga alasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Penggunaan metode omnibus law dalam perundang-undangmemiliki banyak masalah, harus ditinjau ulang.
UU Cipta Kerja mengamanatkan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan yang justru menjadi langkah mundur.
Keputusan pemerintah untuk tidak menunda pilkada, sebagian besar dipengaruhi alasan ekonomi dan poliitk
Pandemi bisa memperparah gesekan dan tegangan di antar wilayah - terutama ketika perbedaan politik dan konflik sudah ada sebelumnya.
Pengaturan pertahanan di RUU Cipta Kerja, bermacam UU sektoral, dan ketidakseriusan pemerintah mengatasi konflik menjadi ancaman di depan.
Publik seringkali tidak menyadari adanya perilaku melempar kesalahan atau menghindar untuk disalahkan yang dimainkan oleh elite politik.
RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah UU yang juga telah dan sedang dibahas revisinya di DPR.
Analisis terhadap pidato kenegaraan Joko “Jokowi” Widodo tahun ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menghadapi pandemi, sikap yang cenderung pesimis, dan perubahan prioritas pemerintah selama pandemi.
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
BIN di bawah presiden langsung akan membuat lembaga intelijen ini lebih efektif dalam melakukan pemetaan ancaman aktual dan potensial.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Perppu tersebut mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara.
Kartu Prakerja yang saat ini ditawarkan bukanlah solusi untuk masalah publik, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kartu Prakerja adalah kepentingan yang dibungkus sebagai solusi publik.
Mengapa kehendak politik penting dan bagaimana mengukur kehendak politik untuk pengurangan risiko bencana di masa depan?
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Senior Scientist in Disaster and Climate Risk at Earth Sciences NZ & Senior Research Fellow (adjunct), Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)