Disrupsi digital merupakan salah satu tantangan terbesar yang bisa diberdayakan untuk sebuah lompatan kuantum guna membentuk kemakmuran berlipat pada masa depan.
Articles on Jokowi
Displaying 121 - 140 of 151 articles
Kami meminta pakar politik dan hak asasi manusia untuk menganalisis apa makna kemenangan Jokowi, berdasarkan hasil hitung cepat awal ini, bagi kebebasan sipil dan perlindungan HAM di Indonesia.
Jumlah titik radar yang disebutkan Jokowi sebagian benar. Data menunjukkan memang ada 11 titik radar maritim dan 20 radar udara, bukan 19 seperti yang diungkapkan Jokowi.
Dari program kampanye yang dilakukan oleh kedua calon, tim Jokowi memunculkan napas baru dalam narasi dan pilihan media.
Kali ini, Jokowi unggul.
Menganggap bahwa kenaikan tersebut dapat menghapuskan konflik-konflik merupakan suatu kenaifan.
Capaian yang disampaikan oleh Joko Widodo tidak mampu dikritisi oleh Prabowo Subianto yang cenderung bicara pada tataran prinsip saja.
Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan terus berjanji mencapai swasembada beras, tetapi sepertinya hal tersebut bukan solusi terbaik.
Tidak ada langkah konkret dan baru yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon–Joko “Jokowi” Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno– dalam memberantas korupsi.
Seorang peneliti isu sosial ekonomi Papua menyerukan agar ada lebih banyak penelitian tentang Papua yang bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah pelik di bagian timur Indonesia.
Mengapa pembangunan di Bumi Cendrawasih tidak mampu menghentikan berulangnya aksi-aksi kekerasan di sana?
K-pop sudah mulai mendominasi pasar musik dunia. Hal serupa juga harus dilakukan I-pop.
Apakah klaim Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibanding di kota benar?
Hampir satu bulan masa kampanye pemilihan presiden berjalan, banyak kekeliruan berlogika dalam argumen-argumen politik kedua kubu.
Apakah utang Indonesia saat ini bertambah Rp1 triliun per hari?
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan masalah besar yang sejauh ini luput dari pembahasan: dampak negatif dari pencalonan Ma'ruf terhadap kelompok minoritas.
Memahami gerakan #2019GantiPresiden menjadi penting karena bisa saja gerakan tersebut memengaruhi hasil pilpres tahun depan.
Eksposur media lokal mengenai Perdana Menteri Scott Morrison menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap politik Australia.
Keberhasilan Indonesia mengatasi ketimpangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo
Kami meminta para ahli untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi keputusan mendadak dalam memilih calon wakil presiden untuk pemilihan berikutnya.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Senior Scientist in Disaster and Climate Risk at Earth Sciences NZ & Senior Research Fellow (adjunct), Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)