Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menegaskan arah pemerintahan berbasis investasi pada term kedua. Hal ini bukan tanpa tantangan, terutama bagi lingkungan hidup,
Articles on Jokowi
Displaying 81 - 100 of 151 articles
Melihat komposisi yang ada, tidak terlihat ada upaya serius di pengembangan sumber daya manusia, pembenahan birokrasi, dan keterwakilan perempuan.
Dengan mengkonsolidasikan dukungan elite politik, Jokowi tampaknya mementingkan stabilitas demi ekonomi di atas kemajuan demokrasi.
Tak lama setelah wafatnya BJ Habibie, presiden yang turut membidani proses reformasi setelah 1998, pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang anti-demokrasi.
Lewat berbagai strategi pemangkasan dan tata ulang birokrasi, jumlah kementerian di Indonesia bisa dipangkas.
Ada lima hal baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang berdampak bagi secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara.
Dari aspek psikologis, pendekatan represif ini tidak efektif karena alih-alih menghentikan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan justru akan mendorong aksi kolektif tersebut semakin berkelanjutan.
Sinyal-sinyal anti-demokrasi dari Jokowi seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak, terlebih masyarakat sipil untuk mawas diri terus menjaga demokrasi.
Ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan penundaan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Rencana peletakan urusan pemuda di bawah Kementerian Pendidikan dapat menyebabkan tidak optimalnya pembangunan pemuda karena kompleksnya masalah kepemudaan.
Ada batasan di lapangan yang bisa menghambat realisasi visi besar Jokowi untuk menjadikan Indonesia kekuatan maritim dunia.
Bravo mahasiswa 2019!
Pemerintahan Jokowi merestorasi lahan gambut sejak 2016. Namun, kebakaran hutan dan lahan gambut tetap terjadi di area yang sudah direstorasi. Apa penyebabnya?
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Indonesia membutuhkan kementerian urusan digital kalau ingin memanfaatkan potensi dan menuntaskan masalah.
Pemindahan ibu kota diperkirakan menghabiskan banyak uang. Namun, kebijakan ini berarti juga memindahan kegiatan ekonomi dan mengurangi ketimpangan infrastruktur di luar pulau Jawa dan Sumatera.
Mengadopsi sistem pembangungan yang melibatkan semua pihak (inklusif) adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Dengan menutup akses media sosial dan internet, pemerintah tidak hanya melukai kebebasan masyarakat Papua tapi seluruh rakyat Indonesia
Riset kami menemukan bahwa sikap pasrah yang dimiliki sebagian masyarakat Jawa merupakan tantangan terbesar dalam usaha pengentasan kemiskinan pemerintah.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Senior Scientist in Disaster and Climate Risk at Earth Sciences NZ & Senior Research Fellow (adjunct), Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)