Penelitian terakhir kami menemukan bahwa kerumitan sistem data COVID-19 di Indonesia telah menjadi masalah.
Articles on Jokowi
Displaying 21 - 40 of 151 articles
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Tampak bahwa DPR dan pemerintah tidak memiliki adanya proses perencanaan pembentukan UU yang baik.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Karena mencakup periode 25 tahun, angka tersebut tidaklah aneh. Namun, pengadaan alutsista perlu melibatkan good governance, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif.
Munculnya petisi terkait THR mengungkap sisi gelap dari reformasi birokrasi.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Pidato iklim Jokowi pada Biden Summit belum menunjukkan target yang ambisius cegah dampak krisis iklim lebih parah di Indonesia.
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Kami bertanya kepada beberapa akademisi untuk menjelaskan pilihan Jokowi untuk tiga lembaga negara yang baru dan tantangan yang harus mereka hadapi ke depannya.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Sistem presidensial di Indonesia menciptakan dinamika politik yang sangat khas.
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Terletak di Samudra Pasifik dan garis khatulistiwa, Indonesia memiliki lumayan banyak pilihan energi terbarukan karena sumber energi matahari, air, dan panas bumi yang berlimpah, tetapi potensinya tetap belum tersentuh.
Dalam membangun imunitas sosial, denda penolak vaksin tidak tepat, tidak etis, dan berdampak negatif jangka panjang
Penggunaan bahasa protes yang riang dan jenaka menunjukkan pergeseran persepsi politik anak muda.
Riset kami menemukan bahwa sikap partisan berpengaruh terhadap perilaku warga di wilayah yang mengalami konflik politik antara pusat dan daerah.
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Senior Scientist in Disaster and Climate Risk at Earth Sciences NZ & Senior Research Fellow (adjunct), Humanitarian Emergency and Disaster Management, Charles Darwin University
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Adjunct Assistant Professor, Universitas Bakrie
-
Director for Presidential Studies at Department at Digital Media and Communication Research Center, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)