Sudahkah partai-partai di Indonesia memaksimalkan potensi media sosial untuk mendulang pemilih di pemilu?
Articles on Demokrasi
Displaying 121 - 140 of 140 articles
Di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto terdapat kepentingan konglomerat penguasa lahan.
Venezuela berada di tengah pergulatan kekuasaan, dan seluruh dunia sedang mengamati. Bagaimana Venezuela sampai pada posisi ini?
Joko “Jokowi” Widodo bisa saja mengklaim dia bukan pelanggar HAM seperti lawannya, Prabowo Subianto. Tapi rekam jejak Jokowi menunjukkan bahwa komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus hanyalah omong kosong belaka.
Jika memilih untuk tidak memilih dan menjadi bagian dari golongan putih (golput) maka jadilah golput yang pintar.
Kasus mengerikan yang menimpa wartawan Arab Saudi Khashoggi begitu dekat dengan Indonesia. Setidaknya ada delapan kasus pembunuhan wartawan di Indonesia sejak tahun 1996 yang belum tuntas.
Hampir satu bulan masa kampanye pemilihan presiden berjalan, banyak kekeliruan berlogika dalam argumen-argumen politik kedua kubu.
Memahami gerakan #2019GantiPresiden menjadi penting karena bisa saja gerakan tersebut memengaruhi hasil pilpres tahun depan.
Perlu menafsir ulang nasionalisme
Kecenderungan intoleransi ini merata di hampir setiap tingkatan pendidikan masyarakat.
Pemilihan Ma’ruf Amin’s sebagai calon wakil presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden yang akan datang menandakan bahwa para politisi terus mengakomodir arus konservatif dalam politik
Praktik jual beli suara sangat mengakar di Indonesia disamping penolakan dari masyarakat dan fakta bahwa praktik ini hanya sedikit mempengaruhi hasil pemilihan.
Mantan narapidana harus diberikan kesempatan yang adil untuk menebus kesalahan mereka sesudah menjalani hukuman.
Praktik politik kotor di Malaysia menjelang pemilihan umum telah membuat krisis demokrasi global semakin memburuk.
Iklim politik yang gerah, ditambah mudahnya orang berbagi konten kontroversial di media sosial, membuat kita penasaran kapan sebaiknya “berhenti berteman”. Apa saran Aristoteles?
Isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan, dan ungkapan kemarahan terhadap status quo, semakin sering dibingkai dengan identitas rasial dan keagamaan di Indonesia.
Memperbaiki mutu institusi dan organisasi yang ada dalam masyarakat adalah kunci membangun masyarakat yang mampu berpikir rasional.
Banyak analis menggunakan istilah “belokan illiberal” untuk menggambarkan berbagai masalah demokrasi Indonesia. Penggunaan istilah secara serampangan menyulitkan kita mendapatkan diagnosa tepat.
Disahkannya Perppu Ormas yang mengizinkan pemerintah melarang organisasi yang dianggap tidak berasaskan Pancasila menunjukkan belokan ke arah ultra-nasionalisme.
Kelompok yang disebut sebagai Islam-politik telah mengubah lanskap demokrasi Indonesia. Upaya menyingkirkan Islam-politik dari demokrasi akan kontra produktif. Lantas, apa yang harus dilakukan?
Sistem pelaporan aduan, seperti inisiatif pemerintah LAPOR!, tak akan sukses membangun kepercayaan jika birokrasi tidak responsif.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Professor of Asian Studies, The University of Melbourne
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol