Dari nikahan Atta-Aurel hingga pengaturan TikTok: mengurai masalah KPI
Masalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah puncak gunung es dari carut-marutnya sistem penyiaran Indonesia Indonesia.
Articles on Demokrasi
Displaying 81 - 100 of 140 articles
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Peristiwa di Capitol - sebuah pemberontakan dengan kekerasan - secara teknis tidak bisa disebutkan sebagai kudeta.
Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital.
Kenyataan bahwa Biden tidak menang telak menunjukkan bahwa Trump bukanlah anomali dalam masyarakat AS. Ia adalah bagian nyata, bahkan sangat besar dan menentukan.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Keputusan pemerintah untuk tidak menunda pilkada, sebagian besar dipengaruhi alasan ekonomi dan poliitk
Ada kecenderungan dalam advokasi kebijakan yang menghambat kemajuan perempuan dan membatasi kebebasan perempuan dalam memilih.
Aktor-aktor politik membuka diri pada kelompok konservatif untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Kelompok konservatifpun semakin aktif mendorong kepentingan mereka.
Dalam perjalanan sejarah bangsa, kaum muda selalu memainkan peran penting dan revolusioner.
Ketentuan hukum soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian di Indonesia belum kuat.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Gejolak rasisme di Amerika Serikat membuat banyak pihak melihat Amerika sebagai negara yang munafik dan mempertanyakan kualitas demokrasi Amerika.
Sistem politik pasca Reformasi membuka celah lebih lebar untuk korupsi, melalui kesepakatan antara pemerintah dan parlemen.
Pada dasarnya perpu memiliki sifat kediktatoran. dan harus digunakan dengan sangat hati-hati.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Mereka tidak mampu memimpin dalam situasi krisis karena sifat bias optimisme dan rasa puas diri, ambigu, dan anti-sains.
Di dunia maya, dalam ruang siber, aktivitas politik akan menemukan rumah baru.
Pakistan, Iran, dan Arab Saudi menghukum penista agama secara keras. Hukum semacam itu memiliki motif politik dan agama: hukum tersebut adalah alat untuk menghancurkan perbedaan pendapat
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Monash University
-
Lecturer, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Professor of Asian Studies, The University of Melbourne
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
Associate professor in Mass Media, Digital Politics, and Democracy, Universitas Diponegoro
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Chair of Cognitive Psychology, University of Bristol