● Krisis kepakaran mengaburkan batas antara pengetahuan, opini, dan informasi.
● Kebijakan berbasis bukti dan evaluasi membutuhkan kepakaran.
● Pemimpin membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak kehilangan kemampuan mengoreksi diri.
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa seorang pakar bisa “saking pintarnya jadi goblok”, pernyataan tersebut dapat saja kita baca sebagai bentuk delegitimasi terhadap ilmu pengetahuan.
Seorang presiden tentu berhak mengkritik akademisi, ekonom, peneliti, atau siapa pun yang memberikan pandangan mengenai kebijakannya. Pakar juga bukan manusia yang selalu benar. Mereka dapat keliru dalam membaca data, salah memperkirakan dampak kebijakan, memiliki bias, bahkan merekomendasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Semuanya merupakan realitas objektif yang acap kali terjadi pada konteks kepakaran.
Read more: Panduan menilai klaim sains: Kapan kita bisa mempercayai kata ahli?
Namun, persoalannya menjadi lebih besar ketika pernyataan semacam itu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni apa yang oleh sosiolog Gil Eyal disebut sebagai krisis kepakaran (crisis of expertise).
Pertanyaannya bukan lagi apakah pakar bisa salah, melainkan apa yang terjadi ketika pemerintah dan masyarakat mulai memperlakukan pengetahuan seolah-olah tidak memiliki otoritas lebih kuat untuk menjelaskan persoalan publik.
Persoalan ini penting karena pemerintah kini menghadapi persoalan yang semakin kompleks, mulai dari inflasi, perubahan iklim, kecerdasan buatan, kesehatan publik, hingga energi, ketahanan pangan, dan transformasi digital.
Semua itu tidak cukup dijawab dengan intuisi politik semata, apalagi dengan wangsit.
Politik memang menentukan tujuan dan pilihan bersama, tetapi kepakaran membantu menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan, memperkirakan konsekuensi dari berbagai pilihan, serta menilai apakah kebijakan yang telah dibuat benar-benar bekerja.
Ketika hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan mengalami keretakan, yang hilang bukan sekadar suara akademisi di ruang publik.
Krisis kepakaran di tengah banjir informasi
Tom Nichols, melalui bukunya The Death of Expertise, telah memperingatkan persoalan ini. Di era internet, informasi tentang hampir semua hal tersedia hanya dalam hitungan detik. Namun, mudahnya mendapatkan informasi tidak otomatis membuat seseorang memahami suatu persoalan.
Kita bisa membaca beberapa artikel tentang inflasi lalu merasa memahami kebijakan moneter, menonton video kesehatan lalu merasa lebih tahu daripada dokter, atau membaca satu penelitian kemudian menganggapnya cukup untuk menilai keseluruhan bidang ilmu.
Persoalannya bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kemampuan membedakan informasi, opini, dan pengetahuan yang didukung penelitian serta keahlian.
Media sosial membuat batas tersebut semakin kabur. Pendapat pakar dapat muncul berdampingan dengan opini orang yang baru membaca satu artikel. Keduanya bisa sama-sama viral.
Kondisi ini berkaitan dengan gagasan Manuel Castells tentang network society (masyarakat yang berjejaring), ketika informasi bergerak cepat melalui jaringan digital.
Gil Eyal menyebutnya sebagai crisis of expertise: semakin kompleks persoalan yang kita hadapi, semakin kita membutuhkan pakar, tetapi pada saat yang sama otoritas mereka semakin kita ragukan.
Karena itu, krisis kepakaran bukan sekadar soal percaya atau tidak kepada pakar, melainkan bagaimana kita menilai kompetensi, kualitas informasi, dan bukti yang menjadi dasar keputusan publik.
Ketika politik menundukkan kepakaran: Pelajaran dari Turki
Masalah menjadi lebih serius ketika penolakan terhadap kepakaran masuk ke dalam pemerintahan.
Pemerintah memang tidak harus selalu mengikuti rekomendasi ahli. Kebijakan publik tetap melibatkan pertimbangan politik, sosial, dan nilai bersama.
Namun, pemerintah tidak bisa mengabaikan fakta ekonomi hanya karena fakta tersebut tidak sesuai dengan pilihan politiknya. Ketika negara memutuskan cara mengendalikan inflasi, misalnya, keputusan tersebut membutuhkan ekonom, bank sentral, data, dan bukti.
Turki memberikan ilustrasi mengenai persoalan ini. Pada 2021 – 2023, pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan mempertahankan suku bunga rendah ketika inflasi terus menekan. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai kebijakan moneter yang terlalu longgar turut memperburuk ketidakseimbangan ekonomi dan inflasi Turki. Inflasi tahunan bahkan mencapai lebih dari 80% pada 2022.
Kasus Turki tentu tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Namun, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ruang bagi keahlian teknis dan independensi bank sentral.
Pelajarannya sederhana: pemerintah boleh memilih kebijakan yang berbeda dari rekomendasi ekonom, tetapi tidak bisa mengubah kenyataan ekonomi hanya dengan keputusan politik.
Ketika kebijakan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, masyarakat yang pada akhirnya menanggung dampaknya.
Dari krisis kepakaran menuju krisis kapasitas negara
Di sinilah krisis kepakaran dapat berubah menjadi persoalan kemampuan negara untuk bekerja dengan baik. Pemerintah membutuhkan data untuk mengetahui masalah, penelitian untuk memahami penyebabnya, keahlian untuk merancang kebijakan, serta evaluasi untuk melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar berhasil.
Selain itu, kritik juga dibutuhkan agar pemerintah dapat melihat kekurangan yang mungkin terlewat. Semua itu membuat pemerintah mampu belajar dari kebijakannya sendiri.
Jika proses tersebut dilemahkan, pemerintah mungkin tetap bisa membuat banyak kebijakan, tetapi semakin sulit mengetahui mana yang benar-benar berhasil dan mana yang hanya dianggap berhasil.
Karena itu, konsep pembuatan kebijakan berlandaskan bukti dan terinformasi evidence-informed policymaking tidak berarti bukti harus menggantikan politik.
Data dan penelitian tidak otomatis menentukan apa yang harus dilakukan pemerintah. Bukti membantu pemerintah memahami masalah, memperkirakan dampak berbagai pilihan, dan mengevaluasi hasilnya sebelum mengambil keputusan.
OECD, misalnya, menekankan pentingnya data, statistik, penelitian, dan evaluasi dalam pembuatan kebijakan.
Dengan demikian, mendengarkan pakar bukan berarti menyerahkan pemerintahan kepada akademisi. Kepakaran justru membantu pemerintah memastikan bahwa keputusan politik tetap berpijak pada kenyataan dan dapat diuji hasilnya.
Butuh orang yang berani jujur dan berani menegur
Pernyataan Prabowo mengenai pakar perlu kita baca secara kritis. Seorang presiden justru membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan hal yang mungkin tidak ingin didengarnya, “Bapak Presiden mungkin keliru.”
Jika kritik semacam itu dianggap sebagai pembangkangan, pemerintah berisiko kehilangan mekanisme penting untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Kekuasaan memiliki kecenderungan mempersempit informasi yang sampai kepada pemimpin. Orang-orang di sekelilingnya dapat lebih terdorong menyampaikan apa yang ingin didengar daripada apa yang perlu diketahui.
Di titik inilah loyalitas tanpa ruang untuk kritik dapat menjadi masalah bagi kualitas pemerintahan.
Presiden memang memiliki mandat politik untuk menentukan kebijakan dan tidak harus selalu mengikuti rekomendasi pakar. Namun, mandat politik bukan mandat untuk mengabaikan bukti.
Negara yang sehat bukan negara yang membuat semua orang sepakat dengan pemimpinnya, melainkan negara yang memberi ruang bagi perbedaan pendapat, menguji keputusan dengan bukti, dan berani mengoreksi kebijakan ketika keputusan itu keliru.