Perayaan kemerdekaan yang meriah berhadapan dengan penderitaan korban bencana. Empati negara bukan sekadar sikap, tetapi harus tercermin dalam prioritas kebijakan.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 26 - 50 dari 1572 artikel
Pemenjaraan tak hanya membatasi narapidana, tetapi juga mengubah kehidupan keluarga yang terus merawat, menunggu, dan menjaga hubungan dari luar jeruji.
Registrasi SIM biometrik dapat memperkuat keamanan digital, tapi efektivitasnya bergantung pada perlindungan data, pengawasan, regulasi, dan literasi digital.
Jokowi resmi berkeliling dengan seragam PSI. Langkah ini bisa jadi ancaman, dan yang paling terancam adalah mereka yang dulu paling diuntungkan oleh Jokowi.
Mungkin kita bisa melihat basa-basi sebagai semacam teknologi: suatu penemuan manusia untuk mencapai tujuan sosial
Perayaan 17 Agustus identik dengan suasana meriah dan kebersamaan warga. Namun, ketika kemerdekaan belum terasa dalam kehidupan sehari-hari, apa sebenarnya makna yang sedang kita rayakan?
Penindakan korupsi tak cukup hanya banyak. Publik juga menilai prosesnya: adil, transparan, dan bebas kepentingan.
Isu disabilitas masih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian inti dari perencanaan dan evaluasi situs warisan budaya dan pariwisata.
Pantai timur Sumatra yang terhubung dengan Singapura jadi kawasan “penyelundupan” yang jadi bukti perjuangan ekonomi di awal kemerdekaan Indonesia.
Belum ada jaminan Kabinet Bayangan akan berhasil memperkuat kualitas demokrasi, tapi ia menawarkan harapan bahwa masyarakat sipil masih mampu mengawasi kekuasaan.
WFP layak meraih Nobel karena berkontribusi pada perdamaian, tetapi kaitan program MBG dengan perdamaian masih memerlukan bukti kuat melebihi sekadar janji dan asumsi.
Pemotongan pidato Prabowo soal Iran bukan sekadar soal sensor. Penyuntingan itu memunculkan pertanyaan tentang posisi diplomatik Indonesia dan makna bebas aktif.
CC BY35,8 MB (download)
Fenomena tokoh publik dan figur politik yang mengumpat di ruang publik kerap memicu kontroversi. Secara norma sosial, tindakan ini dianggap tidak etis dan bahkan sering melekat pada cap negatif. Seakan-akan…
Label ‘londo ireng’ oleh Prabowo terhadap media adalah salah satu bentuk ancaman sekaligus represi yang dilakukan penguasa secara terang-terangan dan sistemik.
Dengan memangkas anggaran perpustakaan, negara telah menutup ruang berkembangnya kapabilitas sumber daya manusia.
Aceh memiliki warisan hukum adat dan turats yang mengajarkan pelestarian alam–perlu dihidupkan kembali untuk menghadapi krisis lingkungan dan bencana.
Mutasi ASN masih jadi instrumen kekuasaan yang mengikuti corak Orde Baru: sebagai pendisiplinan, alih-alih kebijakan sumber daya manusia.
Alih-alih mengirim sinyal kuat bahwa BGN akan dipimpin oleh sosok berkompeten dan profesional, pemerintah kembali memilih figur yang memiliki kedekatan politik
Kontroversi Cabinet Couture Indonesia memperlihatkan bagaimana simbol kemewahan pejabat bisa mengikis kepercayaan publik akibat jarak sosial elite dan rakyat.
Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Mulai dari gunungan uang hingga tumpukan emas, kita mungkin kerap dibuat terperangah dengan besarnya nilai barang bukti korupsi yang disita penegak hukum. Namun, sering kali barang-barang tersebut tidak bisa sepenuhnya diambil oleh negara. Mengapa?
Sebuah organisasi secara tidak sadar berpotensi membatasi kemampuannya sendiri belajar, mengoreksi kesalahan, dan beradaptasi dengan perubahan.
Studi menemukan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan demokrasi, tetapi sering kali tetap memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil oleh negara.
Kebijakan kontroversial dipicu minimnya pakar di lingkaran istana. Presiden butuh pakar independen yang berani mengoreksi kekeliruan, bukan sekadar loyal.
Persoalan MBG bukan hanya penyalahgunaan anggaran negara, tetapi penyalahgunaan informasi publik oleh pemerintah untuk mempertahankan legitimasi kebijakan.