Label politik telah menggeser perdebatan dari substansi ke identitas. ‘Influencer’ dan ‘buzzer’ mencari muka ke para elite. Akibatnya, kualitas demokrasi melemah.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 51 - 75 dari 1572 artikel
Pemerintah harus evaluasi efektivitas kegiatan bela negara di ranah sipil, karena birokrasi modern butuhkan profesionalisme dan kompetensi, bukan komando.
Kontroversi ARTJOG yang melibatkan anak Prabowo Subianto membuktikan gejala kaburnya batas antara ruang seni dan jaringan kekuasaan politik di Indonesia.
Salah sasaran adalah masalah klasik bantuan sosial yang kini mau diatasi dengan AI oleh pemerintah Indonesia. Tapi ada masalah klasik lain yang berisiko menghambat penerapan AI dalam bantuan sosial Indonesia.
Masyarakat Indonesia belum memiliki cukup akses untuk berolahraga dalam kehidupan sehari-hari, negara terlalu fokus mencetak atket berprestasi dan membangun stadion.
Di tengah perhelatan lari di Indonesia yang sedang menggeliat, Cheer sign dalam ajang maraton jadi bentuk publik memprotes pemerintah dengan cara lebih aman.
Konten komersial bermuatan ableisme memicu boikot konsumen. Di tengah minimnya regulasi, netizen harus bergerak memutus panggung diskriminasi digital ini.
Negara kerap lakukan ‘blame avoidance’ untuk mendiskreditkan pengkritik. Ini dapat berujung pada ‘chilling effect’: rakyat enggan bersuara.
Berdemo di Bundaran HI, mahasiswa ingin rebut kembali hak warga atas kota yang selama ini dikontrol dan dibungkam negara.
Ancaman doxing jadi salah satu bentuk paling konkret dari kemunduran demokrasi dan upaya pembungkaman suara publik.
Riset menemukan bahwa air di Aceh pascabencana kualitasnya rendah meski terlihat jernih. Ini jadi beban ganda bagi perempuan.
Negara jangan hanya menekankan pada bagaimana cara memberi tahu masyarakat, tetapi harus memahami apa yang membuat masyarakat sulit melakukan perubahan.
Ekspor satu pintu lewat PT DSI harus berlandaskan mekanisme pengawasan perdagangan, persaingan sehat, dan pemerataan pembagian kue ekonomi yang lebih adil.
Orang Laut berperan penting dalam sejarah maritim Semenanjung Melayu, dan daerah kepulauan lainnya di Indonesia. Namun, kebijakan terhadap mereka jauh berbeda di Johor dan Kepulauan Riau.
Tren tradwife dan feminin energy mulai diromantisasi, membuat perempuan yang berkarier dipandang terlalu ambisius.
Risiko kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akibat program B50 akan menambah beban perempuan di aspek konsumsi.
Riset: Pelaporan isu iklim di daerah masih cenderung reaktif, terutama saat muncul tekanan sosial-lingkungan atau demi menjaga kepercayaan publik.
Tidak masalah jika Iduladha tak semeriah Idulfitri karena jadi momen refleksi diri, meningkatkan rasa kesederhanaan, dan menerapkan rasa toleransi antar sesama.
Banyak pejabat yes-man di pemerintahan Prabowo, membuat Presiden tak menerima info secara utuh. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan realitas.
Indonesia mulai alami kelelahan demokrasi, yakni kelelahan psikologis menghadapi politik yang terasa makin sulit diubah. Ini berbahaya bagi demokrasi itu sendiri.
Kekuatan finansial dan teknis Arsenal sudah setara tim raksasa lain. Faktor non-teknislah yang jadi penentu.
Secara kasat mata, format acara Marapthon hanya sekadar ngalur-ngidul ala tongkorongan warung kopi.
Kapitalisme ketuanan adalah saat elite mempertahankan dominasi lewat ekonomi, politik, dan citra sebagai “tuan” penjaga stabilitas dan kepentingan bersama.
Penyempitan ruang sipil berjalan beriringan dengan melemahnya oposisi politik. Ketika oposisi melemah, mekanisme ‘checks and balances’ ikut tergerus.
Kamasutra menegaskan bahwa kualitas hubungan seksual hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif dan saling pengertian. Dalam hal ini, ‘consent’ menjadi kunci utamanya.