Label “tentara bayaran” bagi WNI di militer Rusia dipersoalkan karena definisi hukum dan dampaknya terhadap perlindungan mereka di medan perang.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 1 - 25 dari 1572 artikel
Konflik GAM yang berlangsung selama puluhan tahun di Aceh berakhir pascatsunami dahsyat 2004. Namun, wacana kemerdekaan kini kembali mencuat.
CC BY54,5 MB (download)
RUU Penyiaran dinilai mencampuradukkan logika penyiaran dan digital, berpotensi memicu tumpang tindih aturan, sensor, serta membatasi kebebasan berekspresi.
Riset: Laki-laki bukan tak punya cerita. Norma maskulinitas membuat mereka menyembunyikan kerentanan, lalu mencari cara lain untuk berbagi kesedihan.
Perempuan pesisir di Sumenep menjalankan fungsi rantai dingin melalui pengetahuan, mobilitas, dan jaringan. Namun, kerja mereka masih minim pengakuan.
Critical mass bukan sekadar gowes bersama, tetapi cara pesepeda menegosiasikan ruang kota dan menuntut transportasi yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.
Krisis kepakaran mengancam kebijakan publik. Pemerintah membutuhkan data, riset, dan kritik agar keputusan politik berpijak pada bukti dan terbuka terhadap koreksi.
Indonesia sedang menghadapi perubahan demografi yang besar: semakin sedikit anak yang lahir, sementara semakin banyak orang hidup hingga usia lanjut.
Konflik pembangunan dan masyarakat adat bukan soal antikemajuan, melainkan hak menentukan tanah.
Mindfulness dapat membantu menghadapi derasnya berita buruk, tetapi empati penting karena tidak semua orang punya jarak yang sama dari krisis.
Ketika negara gagal menjamin keselamatan warga, masyarakat dapat melihat pemerintah sebagai ancaman terhadap keamanan manusia dan menuntut negara bertanggung jawab.
CC BY47,3 MB (download)
Bentrokan massa aksi dan ormas memunculkan pertanyaan: benarkah konflik tersebut terjadi secara spontan, atau ada pihak tertentu yang sengaja mengendalikan?
Putusan MK membatasi pelaporan penghinaan Presiden, tetapi belum cukup melindungi kritik. Batas penghinaan dan kepentingan umum masih rawan ditafsirkan.
Southeast Asia’s recurring haze is rooted in Indonesia’s fires, but its regional impact calls for stronger ASEAN cooperation, accountability and prevention.
RUU Perampasan Aset berpotensi membuat korupsi tak lagi menguntungkan, tetapi kewenangannya harus tetap diawasi agar efektif tanpa mengorbankan hak warga.
Objektivitas media harus berbasis verifikasi dan fakta, bukan menjadi alat kekuasaan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.
NU tetap kuat secara politik bukan karena satu suara, melainkan karena jaringan sosial dan pilihan politik warganya yang beragam.
Pemerintah perlu memberikan transparansi dalam menyampaikan klaim pencapaian kabinetnya sehingga pernyataannya menjadi layak untuk diuji secara ilmiah.
Hukum kadang buta karena konflik kepentingan yang menyisakan masyarakat sebagai korban dengan kerusakan ekologi, psikologis dan kesehatan menahun.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah justru memperluas peran militer dalam urusan sipil, membuka persoalan baru tentang anggaran, kekuasaan, dan supremasi sipil.
Popularitas istilah “boti” menunjukkan bagaimana prasangka dinormalisasi menjadi humor dan identitas kelompok, diperkuat lingkungan sosial dan media digital.
Festival musik kini menjadi ruang keberagamaan anak muda, memperlihatkan ibadah yang menyatu dengan budaya pop sekaligus kepentingan komersial.
Kritik digital menunjukkan kepedulian politik, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan. Perlu nasionalisme solidaristik untuk mengubah kritik jadi kekuatan kolektif.
Ketika kepercayaan publik hilang, biaya yang harus dibayar masyarakat dan pemerintah bisa jauh lebih mahal dari sekadar biaya sebuah perjalanan dari Pati ke Jakarta.
Riset 2,1 juta percakapan menunjukkan emoji menjadi ekspresi politik, tetapi maknanya bergantung pada konteks dan teks, bukan sekadar frekuensi penggunaannya.