Indonesia perlu meninjau ulang komitmennya terhadap diplomasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Aspek kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi utama.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 126 - 150 dari 1572 artikel
Legitimasi Polri bukan soal memindahkannya ke kementerian, melainkan untuk menerapkan keadilan prosedural di masyarakat dalam aksi sehari-hari.
Rumah Flat Menteng menunjukkan hunian dapat dikelola secara kolektif, menantang spekulasi, dan membuka imajinasi kota inklusif meski skalanya terbatas.
Selera Cina terhadap durian telah mengubah buah yang kerap menuai perdebatan tersebut bak komoditas dengan daya tawar politik.
Pengangkatan SPPG seakan mencerminkan program MBG lebih penting dari kejelasan status guru honorer dan tenaga kesehatan non-ASN yang mengabdi tanpa kepastian.
Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Presidensi Dewan HAM PBB memberi Indonesia panggung untuk membangun reputasi internasional, namun kondisi penegakkan HAM di dalam negeri masih miris.
Bencana bukanlah peristiwa netral gender. Perempuan tetap jadi kelompok paling terdampak, tapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.
Penangkapan Maduro yang keluarnya AS dari 66 organisasi internasional menunjukkan cara baru AS mempertahankan dominasi dengan lebih selektif dan koersif.
Beberapa pekerjaan di parlemen bisa dieksekusi oleh AI. Bisakah teknologi menggantikan anggota dewan?
Tindakan AS terhadap Venezuela pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari klasifikasi penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB.
Serangan dan ancaman kepada pers yang terus berlanjut, ditambah minimnya respons yang layak dari pemerintah, mengindikasikan mundurnya demokrasi di Indonesia.
Our policy brief reveals that symbolic violence persists through formal and informal practices within institutions despite the growing number of women in diplomacy.
Terjadi pergeseran nilai mengenai pernikahan di antara generasi muda. Mereka enggan untuk segera menikah karena ingin mengejar pendidikan dan karier dahulu.
KUHP baru menekankan pada keadilan restoratif, tapi infrastruktur dan aparat hukum kita belum siap. Ini berisiko mengulang pendekatan yang sama dalam KUHP lama.
Upaya penghapusan praktik sunat perempuan di Asia Tenggara masih lemah. Uni Afrika bisa jadi contoh.
Operasi pengaruh buzzer politik di Indonesia kian sistematis. Riset mengungkap dampaknya bagi ruang sipil serta strategi pemulihannya.
Gerakan “rimpang” warga dan aksi LSM sama-sama melawan upaya pelemahan demokrasi. Namun keduanya masih berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana memadukannya?
Bantuan instan jadi jalan pintas politikus untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat harus kritis dan sadar akan politisasi bencana.
Masyarakat telah paham adanya berbagai keputusan politik yang serampangan oleh negara. Ini memantik kesadaran kolektif yang menunjukkan perlawanan.
Banjir Sumatra nyaris nihil kepemimpinan negara. Ribuan relawan turun, tapi negara justru seperti tak hadir sebagai otoritas. Apa dampaknya jika tanggap darurat dibiarkan tanpa arah?
Perubahan iklim dan siklon tropis hanya menjadi pemicu banjir Sumatra. Biang keladi sebenarnya adalah pemburu rente, oligarki, dan resentralisasi kekuasaan yang sudah lama mengakar di Indonesia.
Korupsi bukan sekadar refleksi dari budaya transaksi tunai di Indonesia, tetapi cerminan dari lemahnya koordinasi sistem keuangan publik.
Meski perempuan semakin berpendidikan dan semakin banyak yang bekerja, kontrol ekonomi tetap mengakar dalam praktik kehidupan rumah tangga yang masih patriarkis.
Deklarasi bencana nasional yang lebih dini penting untuk respon yang akuntabel dan komitment untuk pemulihan ekologis, infrastruktur, dan ekonomi yang berkelanjutan.