Inilah ‘toxic masculinity’, ketika pemerintah merasa jadi ‘bapak’ yang berusaha keras mengendalikan semuanya, padahal kapasitas materialnya dalam melindungi warga dipertanyakan.
Politik + Masyarakat – Artikel, Analisis, Komentar
Menampilkan 101 - 125 dari 1572 artikel
Media digital menjadi ruang perlawanan bagi penyintas kekerasan seksual untuk membongkar relasi kuasa dan mengoreksi sistem hukum yang kerap gagal melindungi korban.
Presiden Prabowo terkesan memprioritaskan penambahan cacah Komando Teritorial. Padahal, berbagai penolakan santer disuarakan.
Masalah utama korupsi berulang di Kementerian Agama bukan soal agama tertentu atau tingkat keimanan individu, melainkan kegagalan tata kelola institusi.
‘Child grooming’ terjadi akibat ketimpangan kuasa yang disalahgunakan, sementara pengawasan dan perlindungan dari negara masih lemah.
Pemanfaatan model bahasa besar Claude di ranah militer menjadi Inti pertikaian Anthropic dengan pemerintah Amerika Serikat
Prabowo siap damaikan AS - Iran, tapi publik sangsi. Apakah langkah mendadak ini berani atau sekadar pencitraan di tengah ketergantungan ekonomi kita pada negara maju?
Mengapa politikus bermasalah sulit mundur dari jabatannya, meski tekanan publik besar? Ini bukan hanya tentang kesadaran moral, tapi juga sistem politik yang elitis.
Prabowo’s tilt toward Trump signals a risky transactional turn—polishing his image while risking Indonesia’s diplomatic autonomy.
Keputusan Indonesia menandatangani perjanjian dengan AS perihal transfer data membuka pintu pelanggaran hak privasi warga. DPR harus menolak ratifikasinya.
Tak semudah itu meruntuhkan rezim Iran. Di balik protes warga, berdiri tembok kokoh paramiliter yang siap membela rezim habis-habisan. Artikel ini membedah mengapa kekuatan sipil saja tak cukup untuk menggulingkan sistem politik yang mengakar kuat.
Perumusan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing perlu dikawal publik. Banyak poin di dalam naskah akademiknya yang justru membuka ruang represi digital. Gelagat melabeli kritik sebagai disinformasi sudah terlihat dalam isu sawit dan nikel.
Rancangan perpres penanganan terorisme harus merumuskan level ancaman dan pendekatan dalam menangani terorisme, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antara TNI dengan Polri.
Matinya kepakaran: Saat influencer lebih dipercaya daripada ahli
CC BY60,8 MB (download)
Tahun 2026 belum genap berjalan dua bulan, lini masa media sosial sudah disesaki berbagai keriuhan. Mulai dari perdebatan sengit tentang investasi kripto yang anjlok, hingga silang pendapat mengenai program…
Bukan memperkuat birokrasi sipil, pelibatan 4.000 ASN menjadi Komponen Cadangan berisiko menormalisasi militerisme dalam pemerintahan sehari-hari.
Drama Cina kini tengah populer, karena tak hanya memberikan fantasi romantik, tetapi juga gairah ekonomi-politik.
Norma dan sistem yang tidak mendukung membuat laki-laki semakin sulit untuk terlibat secara penuh dalam pekerjaan rumah tangga
KUHAP baru berisiko membuat sekolah semakin enggan membicarakan seksualitas secara terbuka dan aman.
Meskipun jumlah perempuan di dunia diplomasi terus meningkat, ideologi ibuisme negara nyatanya terus bertahan melalui berbagai praktik formal dan informal yang ada.
Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
Narasi antek asing adalah bentuk propaganda yang mirip dengan teknik propaganda Adolf Hitler dalam bukunya ‘Mein Kampf’. Pola ini berpotensi melemahkan demokrasi.
Indonesia Gabung ‘Board of Peace’: Strategi Cerdas atau Hilang Arah?
CC BY52,6 MB (download)
Dunia diplomasi Indonesia dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam “Board of Peace” (BoP) besutan Donald Trump. Di tengah himpitan ekonomi domestik dan pemotongan…
Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian harus terus dikritisi karena bertentangan dengan komitmen Indonesia membela Palestina.
Normalisasi doksing sebagai “sanksi sosial” mencerminkan kegagalan literasi digital Indonesia dan lemahnya penegakan perlindungan data pribadi.
Media digital masih jarang memanfaatkan fleksibilitas yang dipunyai. Sebagian besar kurang melibatkan audiens dalam penulisan atau pengembangan berita.