Indonesia tidak lagi bebas siklon tropis. Kita membutuhkan sistem peringatan dini serta mitigasi bencana yang lebih serius.
Articles on Prabowo
Displaying 21 - 40 of 58 articles
Pembiaran seperti ini membuat kawasan hutan rusak dan perambah semakin mudah masuk ke habitat satwa.
Banjir di Sumatra bukan semata bencana alam. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan proyek ekstraktif memperburuk bencana. Keputusan politik ikut menciptakan bencana.
Rezim Prabowo mencerminkan politik yang maskulin dan paternalistik. Ini terwujud dalam penguatan militerisme, pemerintahan antikritik, dan kebijakan gender simbolis.
Apakah Indonesia siap melangkah sebagai produsen yang berdaya saing, atau justru masih mencari bentuk di antara ambisi dan realita?
Pengentasan ‘stunting’ tidak akan optimal tanpa perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Riset dalam artikel ini memaparkan alasannya.
Sejak era Soeharto hingga Prabowo, proyek ‘food estate’ selalu gagal, dan justru mewariskan jejak panjang kerugian lingkungan, sosial serta ekonomi.
CC BY73.5 MB (download)
Satu tahun memerintah, Prabowo kerap menelurkan kebijakan publik didominasi kepentingan elite, minim pijakan riset ilmiah dan pemikiran kritis.
Selain memantik ketimpangan ekonomi, Negara predatoris juga merusak konsep hakiki legitimasi politik dan hukum yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak
Keputusan Prabowo pergi ke Beijing di tengah maraknya aksi demonstrasi di dalam negeri mencerminkan rasa ‘fear of missing out’ (FOMO) dalam diplomasi.
Koperasi Merah Putih berpotensi membuka peluang korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
Menyelesaikan persoalan banjir rob di Pantura butuh solusi berbasis alam, bukan tanggul laut raksasa.
MBG hanya perlu Rp117,93 triliun jika fokus pada pihak yang benar-benar membutuhkannya.
Sejak lebih dari 20 tahun lalu, saya terlibat dalam perencanaan ruang yang seimbang antara fungsi produksi dan konservasi. Proyek lumbung pangan seharusnya dapat mengadaptasi keseimbangan ini.
Pemeriksaan kesehatan gratis dalam program prioritas pemerintahan Prabowo perlu dioptimalkan guna mempercepat penanganan TB di Indonesia. Berikut sejumlah rekomendasinya.
TCID menggelar diskusi ‘multi stakeholder’ pertama yang membahas prospek lingkungan dan ekonomi dari penggunaan bioetanol.
Ini merupakan rangkuman bagian kedua dari serial artikel berisi rencana kebijakan kesehatan Prabowo-Gibran yang perlu dikawal bersama penerapannya.
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah rencana kebijakan yang perlu dikawal bersama penerapannya. Berikut rangkuman bagian pertama:
Sekitar 1,2 juta SDM kesehatan telah mengikuti pembelajaran digital lewat Plataran Sehat yang diluncurkan pada akhir pemerintahan Jokowi. Bagaimana nasib aplikasi ini ini di era Prabowo?
Prabowo jangan mengulang kesalahan Jokowi yang menjalankan reforma agraria palsu. Prabowo dapat mengakui kearifan pengelolaan lahan di tingkat lokal, sekaligus mengembalikan ruang hidup masyarakat yang terlanjur dipatok menjadi kawasan hutan negara.
Top contributors
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia
-
Senior Researcher in Economics Development, Food Security and Nutrition, Sustainable Agri-food System, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
Associate Professor of Political Science, National University of Singapore
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
-
Mahasiswa Doktoral Fakultas Studi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Institute for Advanced Research (IFAR) Atma Jaya and EDGS Northwestern University
-
Lecturer, Universitas Padjadjaran
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia