Kebijakan kontroversial dipicu minimnya pakar di lingkaran istana. Presiden butuh pakar independen yang berani mengoreksi kekeliruan, bukan sekadar loyal.
Articles on #PantauPrabowo
Displaying 1 - 20 of 63 articles
Lewat diskusi Forum Kajian Pembangunan, tiga orang ekonom mengulas strategi yang dilakukan pemerintah demi mengejar 8 persen pertumbuhan ekonomi.
Penerapan MBG pada lansia tidak hanya harus memenuhi gizi, tetapi juga pengobatan dan aktivitas fisik.
Kehadiran MBG justru mengganggu perkembangan tata kelola gizi di Indonesia yang sudah diupayakan dalam satu dekade terakhir.
Paradoks populisme: Elite menawarkan program pro-rakyat namun akhirnya mengonsolidasikan elite demi kekuasaan.
Pengentasan ‘stunting’ tidak akan optimal tanpa perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Riset dalam artikel ini memaparkan alasannya.
Sejak era Soeharto hingga Prabowo, proyek ‘food estate’ selalu gagal, dan justru mewariskan jejak panjang kerugian lingkungan, sosial serta ekonomi.
Api demonstrasi adalah konsekuensi implementasi kebijakan tanpa basis bukti. Komunikasi pemerintah hanya berlandaskan asumsi dan spekulasi.
Situasi konflik dan ketidakstabilan negara bisa memicu stres. Pakar psikologi dan psikiatri dari UI dan Unair membagikan cara mejaga kewarasan di tengah situasi ini.
Cek kesehatan gratis tidak akan berjalan efektif tanpa upaya pencegahan penyakit lainnya. Ketahui alasannya lewat artikel ini.
Koperasi Merah Putih berpotensi membuka peluang korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
Komitmen terhadap kerja layak akan menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak membangun industri perikanan di atas penderitaan dan pengorbanan pekerja.
Sejumlah regulasi terbaru pengendalian tembakau tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2024. Namun, kita tetap harus mendorong pemerintah agar membuat aturan pengendalian tembakau yang lebih kuat.
Sejauh mana program MBG dapat memberikan ruang inklusif untuk anak-anak tersebut?
Presiden Prabowo Subianto bertekad meningkatkan perekonomian dan menghapus kemiskinan, namun program dan langkah yang ia tawarkan tampaknya salah arah dan tak mampu menjawab akar masalah.
Indonesia berpeluang untuk terus mengembangkan pasar karbonnya. Namun, perdagangan karbon tidak boleh menjadi alasan untuk mengkompensasi penggunaan bahan bakar fosil terus menerus.
Meskipun perjuangan kesetaran gender di era Prabowo akan melalui jalan yang terjal, namun masih ada secercah harapan.
Pendekatan meritokrasi yaitu menempatkan seseorang di suatu tempat strategis sesuai kemampuan dan kemauan diharapkan bisa mengakselerasi pertumbuhan negara.
Selain peraturan semata, pemerintah perlu melakukan pendekatan tax morale untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
Dengan dipisahnya kementerian yang menangani pendidikan, pemerintah memerlukan strategi-strategi yang dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan sesuai amanah undang-undang.
Top contributors
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University
-
Researcher at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
Lecturer, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Associate Professor of Public Health, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
PhD candidate studying urban water engineering, Environmental Engineering research group, School of Civil Engineering, The University of Queensland
-
Research fellow, International Institute for Global Health, (UNU-IIGH), United Nations University
-
Lecturer, Department of Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada
-
Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM, Dosen Magister Kesehatan Masyarakat UNRIYO Yogyakarta
