MBG hanya perlu Rp117,93 triliun jika fokus pada pihak yang benar-benar membutuhkannya.
Articles on kabinet prabowo
Displaying all articles
MBG berpotensi mendorong perbaikan ekonomi dan mobilitas sosial dalam jangka panjang
Target pertumbuhan ekonomi 8% perlu menawarkan solusi ekonomi berkelanjutan dengan keseimbangan sumber daya dan kesejahteraan.
Banyaknya aktivis HAM dan korban Orde Baru di kabinet Prabowo justru menjadi senjata bagi pemerintah untuk agenda pemutarbalikkan fakta yang bertujuan mengubur perlahan isu pelanggaran HAM negara.
Pembangunan infrastruktur digital sering kali hanya terfokus pada aspek fisik. Pemerintah perlu memperhatikan aspek “publik” untuk menghadirkan layanan publik digital yang inklusif.
Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) oleh Prabowo menyisakan pertanyaan sekaligus memberikan harapan tentang arah tata kelola ekosistem ilmu pengetahuan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin tiga akademisi membawa harapan baru untuk membuat gebrakan reformasi pendidikan tinggi dan membangun iklim riset yang berkualitas.
Lanskap ancaman siber berkembang dengan cepat, Prabowo-Gibran harus memperkuat tiga pilar utama keamanan siber: infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi.
Rentetan serangan siber terjadi belakangan menunjukkan pertahanan siber Indonesia sangat rentan. Rezim baru perlu memahami peta ancaman sebelum menyiapkan strategi keamanan siber yang lebih andal.
Kabinet Prabowo-Gibran dihadapkan dengan persaingan mendapatkan foreign direct investment yang kian ketat. Perlu strategi cepat tanggap agar laju pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8% tercapai.
Keanekaragaman hayati di ambang kritis. Ini menjadi PR besar bagi pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk menyusun strategi konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.
CC BY65.5 MB (download)
Penambahan jumlah kementerian dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas, potensi tumpang-tindih kebijakan, pembengkakan anggaran, dan makin terbukanya ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Top contributors
-
Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Postdoctoral research fellow, University of Wisconsin-Madison
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
Research Officer, College of Asia and the Pacific, Australian National University
-
Head of Research, Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada
-
Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Lecturer and Researcher, Universitas Indonesia
-
Researcher at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Research assistant, Center for Indonesian Policy Studies
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
