Mengapa hoaks sangat mudah memperdaya pembaca?
Articles on Pemilu 2024
Displaying 81 - 100 of 138 articles
Calon presiden, Anies Baswedan mengatakan penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengalami industrialisasi. Benarkah?
Hoaks telah terbukti berdampak negatif di masyarakat. Apa saja dampak dari maraknya persebaran hoaks ketika pemilu?
Sikap ketiga pasangan capres-cawapres serta para pengusungnya ini belum sepenuhnya tegas terhadap isu kebebasan sipil dan kebebasan pers.
Riset tunjukkan ada 6 dampak dari keserentakan Pemilu 2019 yang kemungkinan besar akan kembali terulang pada Pemilu 2024.
Keserentakan pemilu diharapkan dapat menjadi solusi 4 isu kepemilun–riset menunjukkan isu tersebut tidak terselesaikan dengan diadakannya pemilu serentak pada 2019.
Calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar mengatakan memperbanyak pabrik gula membantu mengurangi ketergantungan impor. Benarkah begitu?
Politik Indonesia yang terkadang bersifat ‘personal’ membuat kaum muda lelah.
CC BY62.3 MB (download)
Benarkah penggunaan AI ini bisa memperparah dis/misinformasi, khususnya selama masa kampanye Pemilu 2024?
Masyarakat Indonesia akan menggunakan hak suaranya pada tanggal 14 Februari untuk memilih pemimpin baru. Berikut adalah tiga kandidat dan pasangannya.
Meski telah menyinggung rencana transisi energi, visi-misi para kandidat masih memiliki beberapa kekurangan terutama dalam target energi bersih dan pemerataan aksesnya.
Permainan tradisional “hompimpa alaium gambreng” bisa menjadi rujukan tentang cara berpolitik yang baik.
Apa itu Hak Angket? Bagaimana penerapannya? Dan apakah putusan peradilan, termasuk putusan MK, dapat menjadi objek angket DPR?
Sektor manufaktur dan ekspor mineral pegang peranan besar dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Penting bagi pemilih untuk menyimak rencana kebijakan para paslon di sektor ini.
Rangkaian pemilu selalu sejalan dengan peningkatan konflik disertai kekerasan di Papua.
Pilpres 2024 juga bisa mengancam demokrasi Indonesia. Pemilih harus lebih kritis dalam menentukan pilihan.
CC BY51.4 MB (download)
Diskusi mengenai politik dinasti menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun…
Sudah waktunya kita menjadi pemilih yang kritis dalam pemilu. Jangan sampai kita justru terjebak dalam politik pecah belah.
Ada 3 kejanggalan dalam putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Independensi MK makin dipertanyakan.
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman
-
PhD Student in Public Finance (Applied Economics), Central University of Finance and Economics (CUFE)
-
Pengajar di Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
-
Swiss German University
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Leiden University
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Dosen, Universitas Muhammadiyah Parepare
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Dosen, Universitas Kristen Satya Wacana