Desentralisasi tidak serta-merta menghasilkan demokrasi substantif pada tingkat lokal, tapi justru menjadi arena baru bagi kekuatan politik oligarkis.
Articles on dinasti politik
Displaying 1 - 20 of 21 articles
Politisi yang menerima donasi atau kompensasi dari perusahaan memanfaatkan dana tersebut untuk kampanye dan memperkuat organisasi mereka, termasuk memastikan kekuasaannya bisa diwariskan.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Penelitian telah mengindikasikan bagaimana dinasti politik akan membawa sejumlah implikasi negatif signifikan terhadap struktur dan fungsi demokrasi.
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Kuota 30% dan ‘zipper system’ menjadi penyokong bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dalam prosesnya masih ada praktik ketidakadilan.
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Satu persen orang terkaya menguasai 30% dari total kekayaan di Indonesia. Namun, benarkah mereka pendukung politik dinasti?
Dinasti politik seharusnya menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus. Butuh upaya untuk memutus rantai dinasti yang dapat mengikat kebebasan kita nantinya.
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
CC BY51.4 MB (download)
Diskusi mengenai politik dinasti menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Ini bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun…
Sudah waktunya kita menjadi pemilih yang kritis dalam pemilu. Jangan sampai kita justru terjebak dalam politik pecah belah.
Praktik demokrasi di dunia tengah menghadapi tantangan yang meningkat dengan adanya dinasti politik dan demagogi. KIta patut mempertanyakan kembali definisi demokrasi itu sendiri.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Menurut mereka, ketiga masalah ini masih menjadi persoalan serius dalam 10-20 mendatang.
Kehadiran politikus muda hasil dinasti politik bak pedang bermata dua bagi demokrasi Indonesia.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Lecturer, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Lecturer of Economics, Universitas Sebelas Maret
-
Lecturer of Economics, Universitas Sebelas Maret
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Mahasiswa, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Junior Researcher, The Prakarsa
-
Lecturer, Universitas Gadjah Mada
-
Graduate Researcher, The University of Melbourne
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
-
Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
PhD Student, Australian National University
-
Assistant Professor in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta