Guru swasta yang diangkat jadi PPPK otomatis berubah status menjadi guru negeri dan tidak bisa lagi mengajar di sekolah asalnya. Benarkah demikian?
Articles on Pemilu 2024
Displaying 21 - 40 of 138 articles
Krisis iklim dan kerusakan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan joget, atau lenyap seusai ‘trending’ di media sosial.
Tingginya dukungan publik yang diterima Prabowo merupakan efek dari sosok Jokowi di belakangnya. Namun, kemenangannya tidak lantas membuat sosoknya lepas dari bayang-bayang pelanggaran HAM.
Penerimaan publik terhadap dinasti politik, terutama di kalangan Muslim, didorong oleh para pengkhotbah Islam dan keyakinan mereka tentang apa yang membentuk seorang pemimpin yang baik.
Tidak ada calon presiden yang sepenuhnya sensitif terhadap isu disabilitas.
Kuota 30% dan ‘zipper system’ menjadi penyokong bagi peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dalam prosesnya masih ada praktik ketidakadilan.
Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Apa saja isu krusial yang perlu disorot dari janji pasangan ini?
Prabowo mengklaim bahwa proporsi perempuan di bidang STEM, khususnya di Unhan dan politeknik vokasi di Atambua, sangat besar. Benarkah?
CC BY-SA45.9 MB (download)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memanfaatkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat untuk menghitung dan merangkum hasil suara dalam Pemilu 2024. Sirekap ini akan menggantikan Sistem…
Pada 14 Februari, lebih dari 204 juta pemilih di Indonesia menghadapi tantangan untuk memilih capres yang memiliki posisi paling jelas dalam isu-isu HAM.
Berbeda dengan Pemilu 2019 lalu yang sangat kental dengan sentimen agama, Pemilu kali ini tampaknya tidak ada polarisasi agama yang terlalu tajam. Isu HAM terlihat lebih mendominasi diskusi publik.
Seluruh partai politik pemenang Pemilu 2019 memiliki kesamaan visi, yakni bahwa IKN merupakan proyek isu strategis.
Para kandidat yang bertarung sudah pernah mencalonkan diri sebelumnya atau didukung oleh para pemain lama di dunia politik.
Pinjol ilegal makin meresahkan. Anies menawarkan penguatan koperasi simpan pinjam sebagai opsi legal dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan uang. Simak pandangan ahli soal pernyataan Anies.
Kebijakan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta tidak setara. Benarkah demikian?
Benarkah pemindahan ibu kota dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja?
Meski pemerintah kerap menyatakan bahwa rasio utang Indonesia masih di ambang wajar, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengklaim bahwa kondisi ini akan membebani generasi yang akan datang.
Pengakuan masyarakat adat secara hukum masih mandek karena birokrasi yang lambat dan tumpang tindih kepentingan.
Angan-angan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk menjadikan Indonesia “raja energi hijau” tampaknya masih jauh dari kenyataan.
Berbagai bentuk intervensi kebebasan akademik semakin marak terjadi di universitas-universitas di Indonesia. Apa yang sebaiknya dilakukan?
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Faculty member of International Relations Department, Universitas Mulawarman
-
PhD Student in Public Finance (Applied Economics), Central University of Finance and Economics (CUFE)
-
Pengajar di Departemen Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
-
Swiss German University
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Leiden University
-
Senior fellow at CIPS and a lecturer at International Trade faculty, Politeknik APP Jakarta
-
Lecturer, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
-
Stai Miftahul ' Ula Nganjuk
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Dosen, Universitas Muhammadiyah Parepare
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Dosen, Universitas Kristen Satya Wacana