Penyelenggaraan program MBG minim melibatkan peran pemerintah daerah, justru lebih banyak peran militer. Ini menunjukkan adanya resentralisasi oleh pemerintah pusat.
Articles on Pemerintah Daerah
Displaying all articles
Desentralisasi tidak serta-merta menghasilkan demokrasi substantif pada tingkat lokal, tapi justru menjadi arena baru bagi kekuatan politik oligarkis.
Kinerja Pj Kepala Daerah tidak maksimal, fokus pada instruksi pusat, minim inovasi dan partisipasi publik. Dampaknya, pembangunan daerah berjalan autopilot.
Dalam Pilkada, terdapat dua hal yang mempengaruhi ada tidaknya kebijakan Pemda yang berorientasi pada kualitas pendidikan, yaitu batasan terhadap kekuasaan kepala daerah, dan komitmen politik.
Di Indonesia, paradiplomasi muncul sebagai produk desentralisasi atau otonomi daerah yang memberdayakan pemerintah daerah dan memberi mereka kewenangan untuk terlibat dalam hubungan internasional.
Wacana pemberian bansos seumur hidup bagi lansia oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mempertimbangkan beberapa strategi agar distribusinya tepat sasaran dan benar bermanfaat.
Penyusun dokumen kinerja lingkungan adalah pihak-pihak yang ditunjuk pemerintah daerah, sehingga sulit mendapati analisis yang kritis mengenai persoalan lingkungan dalam dokumen kinerja mereka.
Melalui paradiplomasi, pemerintah daerah dapat bergerak langsung tanpa menunggu uluran tangan pemerintah pusat.
Korupsi bansos COVID-19 dan banyak kasus korupsi bansos terjadi menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi ini.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.
Kebijakan berbasis riset dapat membantu pemerintah merancang opsi kebijakan yang paling efektif. Sayangnya, sebagian besar pejabat publik belum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikannya.
Pendekatan pemerintah cenderung menekankan integrasi teritorial dan pembangunan ekonomi Papua namun mengabaikan integrasi sosial dan pembangunan kemanusiaan.
Komitmen dan peran pemerintah daerah merupakan faktor krusial dalam usaha peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Top contributors
-
Researcher, SMERU Research Institute
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor, Experimental and Behavioural Economics, Nanyang Technological University
-
Researcher at Research Center for Population - BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti Doktoral, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
-
Associate lecturer on law and public policy, President University
-
Doctoral Student in International Relations, Universitas Padjadjaran
-
Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, University of Birmingham
-
Peneliti, Australian National University
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
WiSER - BCEC PhD Scholar, Curtin University
-
Ketua Prodi Magister Ilmu Politik & Peneliti Institute for Advanced Research (IFAR) UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)