Krisis kepakaran mengancam kebijakan publik. Pemerintah membutuhkan data, riset, dan kritik agar keputusan politik berpijak pada bukti dan terbuka terhadap koreksi.
Articles on Kebijakan
Displaying 1 - 20 of 33 articles
Api demonstrasi adalah konsekuensi implementasi kebijakan tanpa basis bukti. Komunikasi pemerintah hanya berlandaskan asumsi dan spekulasi.
Banjir adalah satu dampak dari buruknya kebijakan politik. Rakyat pantas demonstrasi jika kebijakan tak berpihak kepada publik.
‘Viral-based policy’ tidak selalu negatif, bahkan memberikan ruang untuk kerja sama pemerintah dan masyarakat sipil dalam memberikan bukti di lapangan.
Optimalisasi peran keluarga untuk melaksanakan perawatan paliatif berbasis di rumah tidak dapat dicapai tanpa dukungan pemerintah.
Kebijakan terkait penuaan penduduk membutuhkan komitmen yang serius sejak saat ini agar kelompok sepuh tetap memiliki kualitas hidup yang baik saat satu abad usia Indonesia
Meski sesekali manjur, memviralkan isu di medsos bukanlah partisipasi warga yang ideal dalam pembuatan kebijakan. Negara perlu portal e-participation demi perdebatan publik yang bermakna.
Kekosongan hukum terkait jejaring lab kesehatan masyarakat tidak bisa dibiar terlalu lama karena penyakit menular sedang mengancam di depan mata setiap saat. Taruhannya adalah nyawa penduduk!
Kebijakan berbasis bukti perlu lebih sensitif dalam melihat dimensi kekuasaan dan aspek ekonomi politik dalam proses perumusan kebijakan.
Cukupkah tiap peneliti fokus mendalami rumpunnya masing-masing saja? Berbagai penulis The Conversation menyiratkan pendekatan ini bisa jadi membuat kontribusi mereka ke masyarakat kurang berdampak.
Sudah saatnya kebijakan kesehatan dilindungi oleh aturan. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman penanganan benturan dengan industri tembakau di lingkungan pemerintahan.
Tahun ketiga pandemi COVID-19: mengapa sistem kesehatan kita perlu perubahan besar
Teguh menjelaskan dinamika kebijakan selama pandemi antara kesehatan dan ekonomi, implementasi sains dalam kebijakan, dan pentingnya Indonesia bisa segera memproduksi vaksin sendiri.
Masyarakat memaknai sekaligus menegosiasikan pembatasan sosial dengan cara-cara yang kreatif. Dengan kata lain, masyarakat memaknai pembatasan ruang sosial secara berbeda dengan maksud pemerintah.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Mari kita tengok sejarah semantik kata ‘kebijakan’.
Upaya menangkal misinformasi di level individu dan platform perlu dibarengi dengan upaya kebijakan dan kebudayaan.
Pendekatan infrastruktur semata tidak mengatasi penyebab utama banjir yang diyakini merupakan akibat dari dari berkurangnya daerah resapan air dan tingginya intensitas hujan.
Desain BRIN yang rawan campur tangan politik menunjukkan keengganan pemerintah mengutamakan riset dan teknologi.
Dari lima riset itu, cukup jelas bahwa bukti-bukti ilmiah lebih dari cukup untuk menyusun kebijakan yang efektif mengendalikan pandemi dan mengurangi dampaknya.
Di tengah kekacauan penanganan COVID-19 di Indonesia, tokoh keagamaan memiliki peranan penting di dalam mengatasi penyebaran wabah.
Top contributors
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University
-
Associate Dean (International and Advancement) and Professor of Mental Health and Implementation Science, University of Technology Sydney
-
Lecturer, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Professor, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Ketua Departemen Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia
-
Researcher, SMERU Research Institute
-
Postdoctoral Research Fellow, Utrecht University
-
Asst. Prof at Faculty of Helath Sciences, Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA and Ph.D Student at Faculty of Education and Psychology ELTE, Eötvös Loránd University
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Director, Center for the Humanities and the Public Sphere; Lecturer in Sociology and Criminology & Law, University of Florida
-
Associate Professor, Experimental and Behavioural Economics, Nanyang Technological University
-
Senior Researcher, SMERU Research Institute