Articles on desentralisasi
Displaying all articles
Penyelenggaraan program MBG minim melibatkan peran pemerintah daerah, justru lebih banyak peran militer. Ini menunjukkan adanya resentralisasi oleh pemerintah pusat.
Agar demonstrasi tidak berhenti sebagai letupan emosional sesaat, gerakan sipil harus dikembangkan menjadi kekuatan politik masyarakat yang berkesinambungan.
Desentralisasi tidak serta-merta menghasilkan demokrasi substantif pada tingkat lokal, tapi justru menjadi arena baru bagi kekuatan politik oligarkis.
Dalam Pilkada, terdapat dua hal yang mempengaruhi ada tidaknya kebijakan Pemda yang berorientasi pada kualitas pendidikan, yaitu batasan terhadap kekuasaan kepala daerah, dan komitmen politik.
Desentralisasi pendidikan sudah ada sejak 2001 dan semakin menguat sejak lahirnya Kurikulum Merdeka. Bagaimana guru bisa mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan situasi pendidikan saat ini?
Masalah infrastruktur jalan di daerah sedikit banyak menunjukkan pilkada sebagai mekanisme desentralisasi politik belum berdampak pada pemerataan pembangunan di daerah.
Provinsi Papua memang memiliki UU Otonomi Khusus yang mengatur pemekaran daerah, tapi bukan berarti pemerintah bisa Serta merta “mengabaikan” aspirasi provinsi lain yang meminta daerahnya dimekarkan.
Pemerintah daerah menghadapi empat tantangan dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu mendapat perhatian.
Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana UU Cipta Kerja melunturkan warna desentralisasi yang Indonesia sudah bangun sejak dua dekade silam








