Articles on Kepala daerah
Displaying all articles
Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Legitimasi bukan penisbahan formal yang diberikan negara kepada individu sebagai pemenang pemilu, melainkan proses pembuktian berkelanjutan ke publik.
Agar demonstrasi tidak berhenti sebagai letupan emosional sesaat, gerakan sipil harus dikembangkan menjadi kekuatan politik masyarakat yang berkesinambungan.
Kinerja Pj Kepala Daerah tidak maksimal, fokus pada instruksi pusat, minim inovasi dan partisipasi publik. Dampaknya, pembangunan daerah berjalan autopilot.
Dalam Pilkada, terdapat dua hal yang mempengaruhi ada tidaknya kebijakan Pemda yang berorientasi pada kualitas pendidikan, yaitu batasan terhadap kekuasaan kepala daerah, dan komitmen politik.
Politik lokal adalah pesta lanjutan yang akan dirayakan publik pada November 2024. Penyeragaman konfigurasi koalisi pusat daerah berpotensi terjadi dan ini adalah alerta bagi demokrasi lokal
Persoalan pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi Indonesia yang semakin dalam.
Dua hal yang mungkin menjadi penyebab: warga tidak mau atau tidak mampu menggunakan informasi keuangan untuk menuntut pejabat, dan audit tahunan BPK belum mengukur kualitas reformasi.







