Articles on Militer
Displaying 1 - 20 of 41 articles
Label “tentara bayaran” bagi WNI di militer Rusia dipersoalkan karena definisi hukum dan dampaknya terhadap perlindungan mereka di medan perang.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah justru memperluas peran militer dalam urusan sipil, membuka persoalan baru tentang anggaran, kekuasaan, dan supremasi sipil.
Negara sebaiknya dipimpin oleh mereka yang bermental sipil cendekia, bukan militer.
Membebaskan ruang udara Indonesia akan menjadi ujian sikap politik luar negeri era Prabowo.
Presiden Prabowo terkesan memprioritaskan penambahan cacah Komando Teritorial. Padahal, berbagai penolakan santer disuarakan.
Pemanfaatan model bahasa besar Claude di ranah militer menjadi Inti pertikaian Anthropic dengan pemerintah Amerika Serikat
Bukan memperkuat birokrasi sipil, pelibatan 4.000 ASN menjadi Komponen Cadangan berisiko menormalisasi militerisme dalam pemerintahan sehari-hari.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro membuka era baru hubungan internasional.
Penyelenggaraan program MBG minim melibatkan peran pemerintah daerah, justru lebih banyak peran militer. Ini menunjukkan adanya resentralisasi oleh pemerintah pusat.
Perdamaian antara pemerintah dan GAM adalah pencapaian besar, namun kejahatan perang dan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia masih belum dipertanggungjawabkan.
UU TNI memberi wewenang bagi militer untuk menanggulangi keamanan siber. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi warga sipil.
Mengirim siswa nakal ke barak militer terbukti tidak efektif. Praktik ini justru memperkuat label sosial negatif dan memunculkan trauma, baik lama maupun baru.
Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, khususnya dunia akademis, dapat mengancam kebebasan akademis dan pada akhirnya membahayakan perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan. Mengapa?
Multifungsi militer tidak hanya berpotensi represi, tetapi juga membuat prajurit menjadi “kurang militer” (demiliterisasi).
Prabowo Subianto menunjuk Sugiono, orang kepercayaannya, sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Apakah latar belakang nondiplomat Sugiono akan memberikan arah baru politik luar negeri Indonesia?
Indonesia perlu mulai memberi perhatian lebih akan potensi meluasnya eskalasi konflik di luar wilayah Timur Tengah. Pembangunan postur militer Indonesia menjadi urgensi bagi Prabowo-Gibran.
Konflik yang telah berlangsung lama antara Israel dan Iran hanya sampai pada perang bayangan, sampai keduanya saling menyerang satu sama lain baru-baru ini.
Militer maupun angkatan bersenjata lekat dengan citra represif dan pelanggaran HAM, meskipun fungsi militer tetap krusial sebagai alat pertahanan negara.
Pembentukan Angkatan Siber bukan ide yang buruk, tetapi pembentukannya harus penuh pertimbangan, jangan sampai menjadi alat untuk membungkam publik.
Tentara berjaga di acara konser menjadi pemandangan lumrah bagi warga Indonesia. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi?



















