Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Articles on Polisi
Displaying 1 - 20 of 36 articles
Rancangan perpres penanganan terorisme harus merumuskan level ancaman dan pendekatan dalam menangani terorisme, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antara TNI dengan Polri.
Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
Legitimasi Polri bukan soal memindahkannya ke kementerian, melainkan untuk menerapkan keadilan prosedural di masyarakat dalam aksi sehari-hari.
Situasi konflik dan ketidakstabilan negara bisa memicu stres. Pakar psikologi dan psikiatri dari UI dan Unair membagikan cara mejaga kewarasan di tengah situasi ini.
Reformasi total kepolisian harus dilakukan, tapi tidak mudah karena kuatnya resistensi internal Polri dan lemahnya kemauan pemerintah maupun parlemen.
Revisi KUHAP berisiko membuat polisi sebagai aparat dengan kewenangan yang terlampau besar. Dengan rekam jejak kekerasan dan penyalahgunaan,
CC BY77.7 MB (download)
Seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan oleh seorang polisi anggota Polres Semarang pada Senin, 25 November 2024 yang lalu. Meskipun upaya penyelamatan…
Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru terlibat dalam aksi kekerasan, ada alasan psikologis mengapa polisi bisa kehilangan kontrol dan bertindak brutal.
Tentara berjaga di acara konser menjadi pemandangan lumrah bagi warga Indonesia. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi?
Tembak mati pelaku begal ini bertentangan dengan HAM dan bisa menimbulkan preseden pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara.
Citra buruk terhadap kepolisian disebabkan banyaknya anggota maupun petinggi Polri yang melakukan pelanggaran.
Tragedi Kanjuruhan di Malang telah menewaskan ratusan orang dan melukai ratusan lainnya. Ada masalah apa di institusi kepolisian dan PSSI?
Untuk mengetahui siapa DNA yang tertinggal di tempat kejadian perkara, penyidik membandingkan dengan DNA orang-orang dicurigai atau memiliki akses ke lokasi kejadian.
Menghapus hukuman pidana untuk penggunaan narkotika dan pelanggaran terkait akan segera menghilangkan kebutuhan akan intervensi polisi di area yang seharusnya berada di bawah otoritas kesehatan.
Pelaku kekerasan seksual dan aparat penegak hukum kerap menyalahkan dan meneror korban, sehingga banyak korban berujung meminta maaf, menarik laporannya, atau bahkan dikriminalisasi balik.
Penyusupan JI ke dalam lembaga atau organisasi resmi sudah dapat dibaca melalui arah organisasi JI sejak 2010 hingga 2018 di bawah kepemimpinan Para Wijayanto.]
ODHA masih mengalami hambatan berupa kesulitan mendapat pendampingan, stigma dan diskriminasi dari aparat, dan kesulitan mendapat hak layanan kesehatan.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Urusan melaporkan masalah hukum kepada lembaga negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, polisi harus siap menjadi garda terdepan khususnya di pelaporan kekerasan seksual.
Top contributors
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
Dosen bidang Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal dan bidang Bioetika Humaniora, Universitas Padjadjaran
-
Criminologist, Universitas Indonesia
-
PhD Candidate in Politics and International Relations, Monash University
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Senior Lecturer in Department of Communications, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
PhD Candidate in Criminology at Australian National University, Australian National University