Di tengah tekanan fiskal, pemerintah justru memperluas peran militer dalam urusan sipil, membuka persoalan baru tentang anggaran, kekuasaan, dan supremasi sipil.
Articles on Militerisme
Displaying all articles
Presiden Prabowo terkesan memprioritaskan penambahan cacah Komando Teritorial. Padahal, berbagai penolakan santer disuarakan.
Rezim Prabowo mencerminkan politik yang maskulin dan paternalistik. Ini terwujud dalam penguatan militerisme, pemerintahan antikritik, dan kebijakan gender simbolis.
Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, khususnya dunia akademis, dapat mengancam kebebasan akademis dan pada akhirnya membahayakan perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan. Mengapa?
Multifungsi militer tidak hanya berpotensi represi, tetapi juga membuat prajurit menjadi “kurang militer” (demiliterisasi).
Top contributors
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Universitas Persada Indonesia YAI
-
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya
-
Postdoctoral researcher, Radboud University
-
PhD Candidate, University of Essex
-
Dosen, Universitas Negeri Medan