Selain figur-figur muda, Partai Move Forward juga menjadi pembeda dengan menunjukkan sikap yang jelas sebagai partai pro demokrasi dan antimiliterisme.
Articles on Militer
Displaying 21 - 40 of 41 articles
Presiden Rusia telah “terluka parah” oleh pertunjukan pemberontakan terbuka ini. Masih harus dilihat apakah Ukraina dapat memanfaatkan kelemahan ini.
Hubungan Cina dan Rusia terlihat rumit. Tetapi keputusan Cina untuk mendukung Rusia dalam perang di Ukraina pada akhirnya bermuara pada kepentingan politik Cina sendiri.
Rusia tidak mungkin berhenti menginvasi, dan Ukraina tidak akan berhenti bertahan.
Wajib militer di Korea Selatan dan banyak yang menganggap tidak adil bahwa anggota band diizinkan untuk menundanya.
Carut marut kondisi internal BUMN itulah yang kemudian diyakini menjadi alasan untuk “membersihkan” lembaga negara tersebut.
Bakat menjadi modal utama calon anggota militer untuk dapat mempelajari dengan cepat tugas dan fungsinya sebagai prajurit TNI.
Karena mencakup periode 25 tahun, angka tersebut tidaklah aneh. Namun, pengadaan alutsista perlu melibatkan good governance, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif.
Kebijakan pertahanan Indonesia perlu merencanakan skenario terburuk terkait kecelakaan penggunaan alutsista dan kepemilikan secara menyeluruh dalam membeli alat.
Nanggala telah ditemukan di kedalaman lebih dari 800 meter. Berikutnya apa yang akan dilakukan?
Pencarian KRI Nanggala 402 menghadapi banyak ketidakpastian, dan waktu yang sangat terbatas
Keinginan eks perwira militer dan politik untuk masuk ke ranah politik lebih berkaitan dengan obsesi pribadi para calon.
Sulit untuk menerka apa manfaat kudeta ini bagi militer; militer selama ini telah mampu memperluas pengaruh dan mendapat kepentingan ekonomi di negara itu.
Revisi Undang-Undang Peradilan Militer, yang menjadi alat melanggengkan impunitas aparat, masih mandek setelah dua dekade Reformasi.
Dengan keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik.
Pelibatan preman dalam penanganan wabah adalah langkah yang berlebihan sekaligus berisiko.
Analisis saya atas 3.000 halaman dokumen militer internal rahasia memperkuat hasil penelitian lainnya yang menunjukkan keterlibatan pihak militer Indonesia dalam aksi pembunuhan massal 1965-66.
Penempatan sejumlah perwira TNI/Polri aktif dalam perusahaan BUMN melanggar undang-undang dan tidak sesuai semangat reformasi.
Respons Indonesia terhadap serbuan Tiongkok tahun 2016 yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusifnya hanya berumur pendek. Kembali lagi, mengirimkan sinyal campuran dalam sengketa laut Natuna.
Pendekatan keamanan yang lebih keras bisa kontra-produktif dalam penanganan terorisme dan bahkan melemahkan supremasi sipil.
Top contributors
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, UPN Veteran Jakarta
-
Lecturer in International Relations, Binus University
-
Lecturer in Foreign Policy Analysis, Russia-Eastern European-Eurasian Studies, Department of International Relations, Universitas Airlangga, Universitas Airlangga
-
Adjunct Professor in Naval and Maritime Strategy and Policy, Australian National University
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
Professor of International Security, Jean Monnet Professor of European Security, National University Odesa Law Academy
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia - Associate, CILIS, Melbourne Law School, The University of Melbourne
-
Staf Pengajar Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia
-
Professor International Studies & Journalism, Universidad de Castilla-La Mancha
-
Dosen, Universitas Pasundan
-
Professor of Political Science, Boise State University
-
Senior Lecturer in International Studies in the School of Society and Culture, Adelaide University
-
Senior Lecturer in Korean Studies, University of Sheffield