UU TNI memberi wewenang bagi militer untuk menanggulangi keamanan siber. Hal ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan hak atas informasi warga sipil.
Articles on UU TNI
Displaying all articles
Keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, khususnya dunia akademis, dapat mengancam kebebasan akademis dan pada akhirnya membahayakan perguruan tinggi serta ilmu pengetahuan. Mengapa?
CC BY103 MB (download)
Tiga bulan pertama tahun 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi Indonesia. Negeri menghadapi badai multidimensi, mulai dari kebijakan kontroversial pemerintah, gelombang demonstrasi, hingga tekanan ekonomi…
CC BY86.2 MB (download)
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi perbincangan hangat. Pemerintah mengusulkan perubahan regulasi ini dengan alasan menyesuaikan peran…
Multifungsi militer tidak hanya berpotensi represi, tetapi juga membuat prajurit menjadi “kurang militer” (demiliterisasi).
Tentara berjaga di acara konser menjadi pemandangan lumrah bagi warga Indonesia. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi?
Top contributors
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Universitas Persada Indonesia YAI
-
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya
-
Lecturer at Department of Communication Science Universitas Gadjah Mada; Researcher at Center for Digital Society; PhD student at The Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology Leiden University, Universitas Gadjah Mada