Belajar dari wacana berulang lebih dari 2 dekade lalu, rencana menghapus pilkada semakin sering berembus di era rezim dengan koalisi politik yang besar dan kuat. Namun wacana ini selalu direspons oleh penolakan rakyat.
Articles on Pilkada
Displaying 1 - 20 of 21 articles
Ekspresi politik lokal marak terjadi di Pilkada, biasanya lebih kepada loyalitas pada tetua sebagai sosok dihormati.
Dalam Pilkada, terdapat dua hal yang mempengaruhi ada tidaknya kebijakan Pemda yang berorientasi pada kualitas pendidikan, yaitu batasan terhadap kekuasaan kepala daerah, dan komitmen politik.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
Dinasti politik seharusnya menjadi hal yang patut diberi perhatian khusus. Butuh upaya untuk memutus rantai dinasti yang dapat mengikat kebebasan kita nantinya.
Rangkaian pemilu selalu sejalan dengan peningkatan konflik disertai kekerasan di Papua.
Masalah infrastruktur jalan di daerah sedikit banyak menunjukkan pilkada sebagai mekanisme desentralisasi politik belum berdampak pada pemerataan pembangunan di daerah.
Media sosial memberikan peluang yang lebih signifikan bagi caleg perempuan untuk mempromosikan diri dan meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilu.
Keinginan eks perwira militer dan politik untuk masuk ke ranah politik lebih berkaitan dengan obsesi pribadi para calon.
Tulisan ini melihat tiga alasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi
Dampak ekonominya tidak banyak, Pilkada serentak malah akan menghasilkan peningkatan kasus COVID-19.
Sebuah perubahan penting sistem pemilihan pada 2009 menggeser fokus pemilu dari partai politik kepada masing-masing kandidat.
Pemberian gelar kehormatan kepada pejabat publik rawan dibajak kepentingan politik dan bajak kepentingan politik dan menyakiti perjuangan mahasiswa doktoral dalam meraih gelar akademiknya.
Undang-undang telah mengatur soal calon tunggal dalam Pilkada, termasuk jika kotak kosong menang.
Alih-alih menunda, pemerintah bisa juga mempertimbangkan untuk meniadakan Pilkada 2020 mengingat situasi pandemi.
Kalau instrumen yang digunakan lembaga survei tidak valid dan reliabel, bisa dipastikan hasil survei-pun makin tidak akurat
Semakin banyak perempuan yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Apakah perempuan akan banyak sukses mendulang suara terbanyak di pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung tahun ini?
Sebelum posting di media sosial pikirkan dulu konsekuensi terburuk dari pesan yang akan Anda kirimkan.
Top contributors
-
Professor of Political Geography at Department of Government Studies, Universitas Lampung
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Lecturer in Social Psychology, Universitas Airlangga
-
Dosen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
-
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
-
Head of Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
-
Researcher at the Center for Political Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Assistant Professor of Political Science, Singapore Management University
-
Director of China-Indonesia Desk, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Dosen Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
-
Associate Research Fellow, Nanyang Technological University
-
Lecturer in English Language Education, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Peneliti Monash Data & Democracy Research Hub, Monash University