Belum adanya satu Undang-Undang (UU) tersendiri yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia.
Articles on Hukum
Displaying 41 - 60 of 64 articles
Dari perspektif hukum, penyusunan UU ini memiliki dua masalah
Dalam menjalani proses hukum di Inggris, Reynhard Sinaga telah mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia. Apa sajakah itu?
Jadi selama tiga periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diberlakukan, DPR dan pemerintah selalu gagal dalam mencapai target.
Polemik seperti First Travel bisa dihindari jika pemerintah mau menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana.
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Apakah omnibus law atau undang-undang sapu jagat mampu menyelesaikan kendala regulasi di Indonesia?
Agar fakultas hukum dapat menjaga relevansinya di tengah derasnya laju teknologi, akademisi menyarankan pengajar hukum untuk mengadopsi kurikulum interdisipliner dan metode pengajaran yang kreatif.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Gerakan moral populis Indonesia menganggap pembicaraan tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan sama dengan mendukung hak perempuan untuk melakukan hubungan seks di luar nikah.
Revisi UU KPK cacat formil karena menyalahi tiga prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.
Keputusan pemblokiran internet pada Aksi 22 Mei dan di Papua terbukti tidak memenuhi memiliki dasar legalitas dan legitimasi, serta tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berikut tiga cara yang bisa ditempuh agar revisi UU Ketenagakerjaan yang akan dilakukan bisa memuaskan baik kelompok pengusaha maupun pekerja.
Secara yuridis, banyak yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memindahkan ibu kota.
Mereka yang menolak lupa bahwa RUU PKS sesungguhnya mempromosikan dan melindungi hak-hak kelompok di masyarakat yang sangat terpinggirkan perempuan dan anak penyandang disabilitas.
Kasus Baiq Nuril bisa menjadi momentum untuk Indonesia dalam membuat undang-undang yang baru terkait pemberian amnesti karena aturan hukum sekarang masih rancu dan ambigu.
Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Mengapa produk hukum di Indonesia tidak efektif dalam penindakan kasus-kasus cyberbullying?
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Top contributors
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Student, Australian National University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Dosen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer of Law Studies, Universitas Internasional Batam