Keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum, melainkan lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang cenderung iliberal.
Articles on Hukum
Displaying 21 - 40 of 64 articles
Tidak hanya pengembang, namun para pihak yang mendesain teknologi dan platform di mana aplikasi seluler dibuat dan dipasarkan, juga harus diminta pertanggungjawabannya dalam melindungi data pengguna.
Dalam episode terbaru SuarAkademia, kami berbicara dengan Bestha Inatsan Ashila dari Indonesian Judicial Research Society_(IJRS), tentang lemahnya penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia.
Harus ada pertanggung jawaban dari pemerintah atas kebakaran di lapas dengan menyelesaikan penyebab mendasarnya: overcrowding.
Karantina wilayah bukan hanya efektif menurunkan penularan, tapi juga membentuk perilaku patuh masyarakat.
Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Solusi menikahkan korban dan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.
Bagaimana sebenarnya konsep consent dari sudut pandang ilmu hukum, dan benarkah hal ini memicu maraknya perilaku seks di luar pernikahan atau yang melanggar hukum?
Pedoman baru bagi jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan mereka hadapi dalam mengakses keadilan.
Ada tiga syarat agar International Criminal Court dapat menindaklanjuti laporan FPI. Semuanya sejauh ini tidak dapat terpenuhi.
Ini kata para ahli hukum lingkungan dan HAM terkait banjir di Kalimantan Selatan.
RUU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki banyak kekurangan, seperti ketidakjelasan definisi, ketidakjelasan dasar hukum, dan penempatan warga negara di posisi yang lemah.
Penetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi perlu hati-hati; jangan sampai sistem peradilan pidana justru menghukum korban.
Aturan pengelolaan dana kampanye yang ada masih memiliki beberapa celah yang jika tidak diperbaiki justru bisa mendorong praktik-praktik kecurangan tetap terjadi.
Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan menyimpan tiga masalah jika ditinjau dari perspektif hukum
Bagaimanakah seharusnya penangkapan dilakukan menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku?
Gugatan class action pertama di Indonesia terjadi pada 1987. Gugatan yang pertama menang terjadi di 2001.
Dalam perspektif hukum tata negara, ada masalah dalam peraturan-peraturan darurat Jokowi.
Langkah pemerintah dalam melepaskan penghuni penjara di tengah pandemi guna menahan penyebaran virus adalah solusi yang bersifat sementara saja.
Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Top contributors
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Student, Australian National University
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti PSHK dan Pengajar STHI Jentera, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Dean of the Faculty of Law, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Dosen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
-
Subject coordinator in Asian Studies, Asia Institute, University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Lecturer of Law Studies, Universitas Internasional Batam