Mulai dari gunungan uang hingga tumpukan emas, kita mungkin kerap dibuat terperangah dengan besarnya nilai barang bukti korupsi yang disita penegak hukum. Namun, sering kali barang-barang tersebut tidak bisa sepenuhnya diambil oleh negara. Mengapa?
Articles on Hukum pidana
Displaying 1 - 20 of 30 articles
KUHP baru menekankan pada keadilan restoratif, tapi infrastruktur dan aparat hukum kita belum siap. Ini berisiko mengulang pendekatan yang sama dalam KUHP lama.
Menurut pemerintah, KUHP baru dapat mengurangi kondisi lapas yang kelebihan kapasitas. Namun, perumusan norma mengenai pidana denda justru berpotensi sebaliknya.
Satu dekade rezim Joko “Jokowi” Widodo mencatatkan rapor merah reformasi hukum dan peradilan pidana yang menjadi pekerjaan rumah Prabowo Subianto sebagai pemimpin berikutnya.
Disparitas pemidanaan banyak terjadi pada putusan perkara kekerasan seksual. Ini tidak selamanya buruk, tetapi ada beberapa faktor penyebab yang membuat putusan tersebut layak dipertanyakan.
Hukum mengenai pekerja seks seharusnya tidak dibuat berdasarkan keyakinan moral pribadi. Keselamatan pekerja seks dan klien mereka harus menjadi prioritas.
Upaya mengatasi overkapasitas lapas dan rutan masih nihil akibat banyaknya perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana.
Deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi online ternyata belum efektif dalam menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat.
Sudah saatnya para pembuat kebijakan memasukkan muatan pasal mengenai tindak pidana berdagang pengaruh dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Keadilan Restoratif tidak sepenuhnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga penerapannya tidak boleh ditujukan untuk menghentikan proses pidana.
KUHP baru yang sangat cacat ini akan mendapat penolakan keras dari para pengacara dan aktivis dalam bentuk aksi protes dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi merusak ruang privat warga negara.
Beberapa waktu lalu warganet di media sosial sempat resah perihal pasal dalam draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengatur ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check…
Penilaian ada tidaknya alasan penghapus pidana dan apakah kasus AS memenuhi tiga syarat pembelaan terpaksa atau tidak berada di tangan hakim dan ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Disahkannya UU TPKS merupakan langkah awal yang cukup baik, terlepas dengan adanya catatan krusial terkait dua pasal yang dihapuskan.
Jika tujuannya adalah pencegahan kekerasan seksual, maka yang perlu diutamakan adalah intervensi sosial, seperti pendidikan seksual serta edukasi terhadap pelajar.
Penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan (consent).
Aturan melindungi hewan dan menghukum orang yang menyiksa binatang sudah ada di Indonesia, tapi penerapannya belum maksimal.
Apa perbedaan antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan? Apa dampaknya secara hukum dari penggunaan kedua istilah tersebut?
Kami ngobrol dengan Dio Ashar, Direktur Eksekutif IJRS tentang bagaimana penegak hukum terlalu fokus pada pemidanaan penjara di tengah kondisi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas.
Top contributors
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Student, Australian National University
-
Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan
-
Research assistant, Indonesia Judicial Research Society
-
Peneliti, Indonesia Judicial Research Society
-
Researcher, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Peneliti, Institute for Criminal Justice Reform
-
Director of the University of Oxford Death Penalty Research Unit, Centre for Criminology, Faculty of Law, University of Oxford
-
Co-Founder and Co-Executive Director, Death Penalty Project and Visiting Professor of Practice, University of Oxford
-
Researcher, Indonesia Judicial Research Society
-
PhD Researcher, Flinders University
-
Senior Lecturer in Conservation Governance, Lancaster University
-
Professor of Women's Studies and Political Studies, Mount Saint Vincent University
-
Criminal Law Scholar, Universitas Indonesia