Kesenjangan multidimensi antara perempuan dan laki-laki di Indonesia tidak hanya terjadi di ruang kerja. Ini dimulai sejak pagi hari, yaitu di jalan-jalan macet, di antrean bus, dan di kursi KRL.
Articles on Hak Perempuan
Displaying 1 - 20 of 30 articles
Pemerintah harus benahi MBG jika ingin menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola duit negara yang naik jadi Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Upaya penghapusan praktik sunat perempuan di Asia Tenggara masih lemah. Uni Afrika bisa jadi contoh.
Teknologi memungkinkan perempuan berbagi ilmu, atau meneruskan minatnya di sektor perikanan ke perempuan lainnya.
Rezim Prabowo mencerminkan politik yang maskulin dan paternalistik. Ini terwujud dalam penguatan militerisme, pemerintahan antikritik, dan kebijakan gender simbolis.
Perempuan Aceh telah berkontribusi pada pembangunan pascakonflik dan tsunami. Namun, kebijakan-kebijakan yang ada belum mencakup apa yang mereka butuhkan, bahkan cenderung mendiskriminasi perempuan.
Stigma terhadap seks anal merugikan perempuan dan mengurangi otonomi seksual mereka.
Laki-laki dan perempuan menghadapi tekanan sosial yang berbeda dalam hal menjadi orang tua.
Perempuan masih terpinggirkan dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah perlu menyusun kerangka ekonomi peka gender untuk memberdayan potensi mereka.
Perdebatan tentang menyusui di ruang publik telah membenturkan perempuan atas pilihannya masing-masing, dan memaksa perempuan memenuhi ekspektasi masyarakat.
Visi dan misi ketiga paslon menjadi secercah harapan bagi buruh perempuan, namun masih ada kekosongan dalam program yang mereka janjikan.
Pekerja migran perempuan yang terpaksa pulang saat pandemi COVID-19 tak hanya harus berjuang mencari penghasilan baru, namun juga terkena stigma dan menanggung beban ganda sebaga ibu rumah tangga.
Di Indonesia, kesenjangan upah gender masih tinggi dan kontribusi pendapatan perempuan ke perekonomian terus stagnan. Ini membuat potensi pertumbuhan ekonomi tak maksimal.
Komite Nobel mengatakan bahwa Narges Mohammadi mewakili perjuangan ribuan wanita pemberani yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Jilbab bukan hanya tentang agama - para perempuan mengenakannya untuk berbagai alasan.
Banyaknya anggapan yang mendiskreditkan pentingnya pendidikan bagi perempuan menjadi faktor utama sulitnya perempuan di pedesaan mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke tingkat yang lebih tinggi.
Laporan-laporan terkini terkait peracunan lebih dari 1.000 pelajar perempuan di Iran tampaknya merupakan babak baru dalam upaya pembungkaman hak pendidikan perempuan.
Ada tiga hambatan perempuan untuk bergiat di sektor konservasi, mulai dari stigma, keamanan dalam bekerja, hingga kebijakan organisasi.
Perempuan telah lama menuntut perubahan di Iran. Setelah kematian seorang perempan yang dianggap melanggar aturan hijab, pendemo perempuan memimpin Iran menuju masyarakat yang lebih bebas dan adil.
Perlindungan pemerintah terhadap buruh sawit perempuan masih minim hingga detik ini.
Top contributors
-
Lecturer, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Family Violence, Public Law and Human Rights, La Trobe University
-
Sociologue, chercheuse associée Iremam, Aix-Marseille Université (AMU)
-
Kepala Pusat Studi Manajemen dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
-
Lecturer of Quranic Study, Perguruan Tinggi Ilmu Quran
-
PhD candidate, University of Hawaii
-
Junior Researcher, The Prakarsa
-
Peneliti Kebijakan Sosial, The Prakarsa
-
PhD Student in Public Finance (Applied Economics), Central University of Finance and Economics (CUFE)
-
Lecturer, Indonesian Studies, Asia Institute, Faculty of Arts, The University of Melbourne
-
Senior Researcher in Economics Development, Food Security and Nutrition, Sustainable Agri-food System, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
PhD Candidate, Monash University
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher, SMERU Research Institute