Perbedaan antara keinginan dan aturan batas usia pensiun tidak hanya soal ekonomi, namun juga terkait isu relasi sosial hingga spiritual.
Articles on hak pekerja
Displaying all articles
Terabaikan dan rentan, melindungi hak-hak tenaga profesional asing adalah kepentingan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan reputasi globalnya.
Visi dan misi ketiga paslon menjadi secercah harapan bagi buruh perempuan, namun masih ada kekosongan dalam program yang mereka janjikan.
Di tengah kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia, JKP seharusnya menjadi angin segar bagi para korban PHK. Sayangnya, penerimaan publik cenderung negatif dan persyaratannya bias pekerja formal.
Agama menjadi pegangan pekerja rentan di tengah terpaan eksploitasi, di antaranya melalui komunitas satu profesi. Sayangnya, penerapannya belum bisa mendorong kondisi kerja yang lebih layak
Menghadapi potensi eksploitasi perusahaan teknologi, mitra dan konsumen dapat membuat platformnya sendiri. Koperasi yang menekankan pada asas sukarela dan kekeluargaan dapat menjadi alternatif.
Praktik ‘ageism’ di tempat kerja telah dilarang di banyak negara. Usia merupakan indikator prediksi kinerja yang buruk, dan seringkali tak berkaitan dengan kemampuan kerja.
Perempuan membutuhkan perlindungan yang lebih baik dari kebencian online dan misogini, baik saat menggunakan media sosial maupun saat bekerja di perusahaan teknologi.
Narasi bahwa pengangguran akibat pendidikan atau keahlian rendah semakin meminggirkan pelamar kerja miskin dan marginal. Di sisi lain, praktik-praktik buruk perusahaan justru terus dinormalisasi.
Protes pekerja terhadap Perppu pengganti UU Ciptaker tampaknya akan berlanjut menjelang pemilu Februari 2024.
Beberapa waktu lalu sempat viral berita sebuah rumah makan akan memotong gaji karyawan mereka yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut akan memotong gaji…
Peraturan pemerintah baru untuk merekrut dan mengontrak ABK perikanan migran memiliki kompleksitas hukum yang dapat membahayakan upaya untuk melindungi para pekerja.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Walau tidak miskin, masyarakat kelas menengah menjadi rentan di kala pandemi. Ketidaksetaraan akses kesehatan menjadi salah satu masalah.
Kenaikan upah minimum tidak serta-merta membawa perubahan positif secara merata pada pekerja.
Para pekerja perempuan di balik toko online berada di dalam kondisi kerja yang penuh kerentanan.
Hak untuk bekerja bagi pengungsi di Malaysia akan berguna untuk memberdayakan mereka, memberi kesempatan untuk mengakumulasi sumber daya sosial dan modal, serta memberi manfaat bagi mereka dan negara.
Pekerja rumahan menerima banyak beban risiko kerja disebabkan keterasingan mereka dari data statistik, pengakuan, dan regulasi pemerintah.
Menggunakan teknologi dan retorika, perusahaan transportasi online berhasil mendikte pengemudi dan dalam waktu yang sama menciptakan ilusi hubungan yang setara.
Top contributors
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Senior Research Fellow, Bielefeld University
-
Associate lecturer, Paramadina University
-
Lecturer, Department of Sociology, Universitas Indonesia
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Assistant professor, University of Bristol
-
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Ph.D. candidate at the Graduate School of Economics., Waseda University
-
Peneliti Kebijakan Sosial, The Prakarsa
-
Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Dokter dan Assistant scientist, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
PhD Student in Sociology, The University of Melbourne
-
Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Professor of Asian Studies, The University of Melbourne