Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Articles on UU KPK
Displaying all articles
Status pegawai KPK sebagai ASN menempatkan KPK di bawah kendali dan kekang eksekutif.
UU KPK memang perlu mendapat perhatian serius demi pemberantasan korupsi yang lebih baik, tapi perubahan yang dilakukan saat ini tidak tepat.
Bravo mahasiswa 2019!
Top contributors
-
Professor, Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada
-
Associate Professor at the Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu