Prabowo jangan mengulang kesalahan Jokowi yang menjalankan reforma agraria palsu. Prabowo dapat mengakui kearifan pengelolaan lahan di tingkat lokal, sekaligus mengembalikan ruang hidup masyarakat yang terlanjur dipatok menjadi kawasan hutan negara.
Articles on Reforma Agraria
Displaying all articles
Penunjukkan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN tersebut memunculkan banyak pertanyaan dari publik. Pasalnya, Hadi dianggap tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang terkait.
Pengaturan pertahanan di RUU Cipta Kerja, bermacam UU sektoral, dan ketidakseriusan pemerintah mengatasi konflik menjadi ancaman di depan.
Untuk menekan sengketa pertanahan pada tingkat akar rumput, mau tidak mau, pembenahan sistem administrasi pertanahan harus dapat menjangkau desa.
Menjelang akhir kepresidenan Joko Widodo target reforma agraria dan perhutanan sosial belum tercapai. Ini akan dapat diatasi jika pemerintah menjadikan desa sebagai aktor utama dalam program ini.
Top contributors
-
Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
-
Founder Lembaga Kajian dan Riset Opini Publik KedaiKopi, Dosen Komunikasi Politik, Paramadina University
-
Sajogyo Institute
-
Dr, SH., MH/ Dosen, Universitas Indonesia
-
Assistant Professor at the Department of Public Policy and Management, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti Forest and Society Research Group (FSRG) dan Dosen Agraria dan Kehutanan, Universitas Hasanuddin
-
Dosen, Universitas Sulawesi Barat