Sebagian besar negara perlu membenahi peraturan transparansi data milik platform digital. Platform tidak boleh sekadar memilih data mana yang ‘ingin’ dan ‘boleh’ dibuka ke muka publik.
Articles on Platform digital
Displaying all articles
Platform berbasis AI menarik tenaga kerja informal ke dalam ekonomi digital global, tapi melimpahkan risiko dan tanggung jawab ke pekerja. Seringnya, perempuan yang memikul beban terberat.
Algoritma media sosial membentuk konsumsi informasi anak dan meningkatkan risiko konten berbahaya. Cukupkah Permen Komdigi No. 9/2026 memperkuat perlindungan anak di ruang digital?
Dulu MTV fenomenal dengan jargon video menggantikan radio. Kini MTV harus menerima bahwa ‘streaming’ menggantikan video.
Polemik THR bagi pengemudi ojol terus berulang tanpa solusi jelas, bukti negara abai mengatur hubungan kerja yang timpang.
Spotify Wrapped memanfaatkan personalisasi & gamifikasi untuk loyalitas pengguna
CC BY-SA66.7 MB (download)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana mendirikan sebuah badan independen bernama Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi…
Masih banyak yang mempertanyakan apakah Perpres Publisher’s Rights akan mampu memenuhi semangat jurnalisme berkualitas. Setidaknya ada tiga catatan kritis terkait penerapannya.
Dibutuhkan kontribusi yang lebih baik dari beragam aktor, mulai dari pemerintah, platform digital hingga kelompok masyarakat sipil untuk melawan gangguan informasi pada menjelang Pemilu 2024.
Indonesia belum memiliki regulasi yang dapat mendorong tanggung jawab detail platform media sosial untuk memitigasi penyebaran konten ilegal.
Menghadapi potensi eksploitasi perusahaan teknologi, mitra dan konsumen dapat membuat platformnya sendiri. Koperasi yang menekankan pada asas sukarela dan kekeluargaan dapat menjadi alternatif.
Meski ekonomi gig tengah pesat berkembang, Indonesia belum memiliki basis data yang menggambarkan besaran dan sebaran pekerjanya. Sebuah riset berusaha memberikan ilustrasi dan menjembatani kekosongan ini.
Penelitian eksperimental baru mengungkap gaya berjejaring sosial yang berbeda antara individu, dan ini berkaitan dengan persepsi hubungan sosial yang berbeda.
Banyak platform pendidikan daring terbukti terlibat praktik penyalahgunaan data anak. Seperti apa risikonya, dan apakah UU PDP yang baru disahkan sudah cukup untuk mengatasinya?
Bukan melindungi, kewajiban PSE untuk melapor ke Kemnenterian Informasi dan Teknologi malah bisa ancam hak para pengguna.
Di media sosial, korban dan penyintas kekerasan seksual menemukan penguatan emosional dan psikologis, dan cenderung dapat menghindari tekanan masyarakat.
Top contributors
-
PhD Researcher, University of Edinburgh
-
Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in Psychology, Aston University
-
Researcher, Center for Indonesian Policy Studies
-
Lecturer in Psychology, Aston University
-
Lecturer in School of Business and Management ITB and PhD Student in Economic Geography, London School of Economics and Political Science
-
Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, The Indonesian Institute
-
Research and Policy Analyst, Center for Indonesian Policy Studies
-
PhD student at the School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield
-
Technology Governance & Civil Society Researcher, Digital Rights Activist, Universitas Indonesia
-
Lecturer, Researcher, Universitas Indonesia
-
Direktur Kebijakan Publik, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Peneliti, PR2Media
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Senior Research Associate, Centre for Innovation Policy and Governance