Memangkas potongan aplikator cuma solusi instan dari sekian banyak pekerjaan rumah menciptakan keadilan bagi 7 juta driver ojek online dan puluhan juta pekerja informal lainnya.
Articles on Ojek online
Displaying all articles
Tanpa standar yang jelas, pengguna akan sulit membedakan antara komitmen lingkungan yang serius dan promosi hijau yang dangkal.
Polemik THR bagi pengemudi ojol terus berulang tanpa solusi jelas, bukti negara abai mengatur hubungan kerja yang timpang.
CC BY106 MB (download)
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi daring untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online dan kurir memantik perbincangan. Pernyataan ini menarik…
Tarif ojol sering berubah-ubah tanpa penjelasan. Jika kamu bertanya mengapa demikian? Jawabannya ada di balik teknologi black box AI yang dipakai perusahaan transportasi online.
Solusi ini membutuhkan itikad dari pengelola platform dan juga kesadaran lingkungan konsumen.
Anggota tim kampanye calon presiden Prabowo Subianto menyatakan pentingnya meregulasi ojek daring sebagai transportasi umum. Bagaimana potensi aktualisasinya?
Agama menjadi pegangan pekerja rentan di tengah terpaan eksploitasi, di antaranya melalui komunitas satu profesi. Sayangnya, penerapannya belum bisa mendorong kondisi kerja yang lebih layak
Menghadapi potensi eksploitasi perusahaan teknologi, mitra dan konsumen dapat membuat platformnya sendiri. Koperasi yang menekankan pada asas sukarela dan kekeluargaan dapat menjadi alternatif.
Meski ekonomi gig tengah pesat berkembang, Indonesia belum memiliki basis data yang menggambarkan besaran dan sebaran pekerjanya. Sebuah riset berusaha memberikan ilustrasi dan menjembatani kekosongan ini.
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan tarif dasar bagi platform ojek online, yang selama ini kerap memicu protes dari pengemudi. Apakah ini berarti tuntuntan pengemudi ojek online telah terjawab?
Tuntutan pengemudi lebih sering dijawab dengan algoritma aplikasi dan diskusi satu arah. Aksi protes jadi pilihan pengemudi untuk melawan “pembungkaman”.
Demi meningkatkan penggunaan transportasi publik, pemerintah dapat memanfaatkan transportasi daring yang menjamur di ibu kota seiring tingginya penggunaan telepon pintar di Jabodetabek.
Pengemudi online riuh menentang penurunan tarif. Penetapan harga yang bergantung pasar membuat penyedia platform ojek online berlomba-lomba menyediakan layanan murah demi menggaet pelanggan.
Beban komisi platform ojek online diprotes oleh mitra UMKM. Akan tetapi, manfaat pemasaran yang diperoleh tidak bisa dikesampingkan.
Para Ojol mendapatkan pendapatan yang berkurang karena pandemi, maka jaminan pendapatan dasar bisa mengurangi kerentanan dan ketidakpastian mereka.
Alih-alih menciptakan kebebasan dan kemerdekaan bagi para ojek online, hubungan kemitraan justru menciptakan hubungan kerja super-eksploitatif.
Pengemudi ojek online menghadapi beberapa tantangan dalam membentuk perserikatan yang kuat.
Top contributors
-
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang
-
Senior Research Associate, Centre for Innovation Policy and Governance
-
Lecturer at Universitas Tidar and Research Fellow at Institute of Governance and Public Affairs Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Tidar Magelang
-
Lecturer, Department of Sociology, Universitas Indonesia
-
Professor of Asian Studies, The University of Melbourne
-
Transport & energy economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
-
Assistant Professor of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in School of Business and Management ITB and PhD Student in Economic Geography, London School of Economics and Political Science
-
Lecturer in Sociology, Universitas Indonesia
-
Professof of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur Kebijakan Publik, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen dan Peneliti, Universitas Gadjah Mada
-
Research Associate, Center for Digital Society
-
Associate Researcher, Centre for Innovation Policy and Governance
-
Peneliti, Universitas Diponegoro